Dua Pembahasan, BPS bersama Pemkab Pakpak Bharat Adakan FGD

Kamis, 5 Desember 2024 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakpak Bharat, MNP – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat bersama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan Focus Grup Diskusi (FGD), Kamis (05/12/2024).

Materi yang dibahas terkait Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2025 dan Pendampingan Pelaksanaan Penyusunan Dokumentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024.

Acara yang digelar di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika ini dihadiri oleh para penanggung jawab dan pengelola data statistik dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Pakpak Bharat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sehubungan dengan telah selesainya rangkaian kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 yang menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 sebesar 1,92 (Kategori Cukup).

Maka dinilai perlu untuk melakukan pendampingan pengumpulan bukti dukung penyelenggaraan statistik sektoral yang akan dilaksanakan sebagai mitigasi pelaksanaan EPSS Tahun 2025.

Saling menyadari dan mengingatkan bahwa Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Sehingga data statistik harus akurat, mutakhir, terpadu.

Kepala Kantor BPS Pakpak Bharat, Muslikhatun, S.Si melalui Kasubbag Umum, Ernaliza Hutapea mengatakan, BPS sebagai leading sector dalam pengembangan statistik memiliki peran penting dalam pembinaan untuk meningkatkan literasi data.

“Sehingga terjadi penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan nasional serta keberlangsungan Satu Data Indonesia (SDI),” jelas Kasubbag Umum BPS Pakpak Bharat, Ernaliza Hutapea.

Adapun Tujuan Satu Data Indonesia (SDI) adalah untuk :

1. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat  dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar  Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

2. Mendorong  keterbukaan  dan  transparansi  data  sehingga  tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data

3. Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-  undangan.

Loading

Penulis : Benny Solin

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Diduga Tumpang Tindih, Proyek Klaim CV BK Mengarah pada Tanggung Jawab Perbaikan CV CN
Ketua IWO Inhu Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Penganiayaan Warga di Lahan Eks PT SAL
Tekan Angka Stunting, Puskesmas Bungursari Gelar Pembekalan PMT Berbahan Pangan Lokal
Turun ke Sawah dan Tinjau Jalan Desa, Bupati Inhu Perkuat Swasembada Pangan dari Kuala Cenaku
Perkuat Zero HALINAR, Lapas Cipinang Hadirkan SILA sebagai Solusi Komunikasi Resmi Warga Binaan
Kenali dan Gauli Alam Kita, Ketahui Manfaat Tanaman Herbal di Sekeliling Rumah
Puluhan Wartawan Datangi SMPN 1 Petarukan, Ini Penjelasannya
Pria Asal Cigantang Tasikmalaya Ditemukan Tak Bernyawa, Polisi Dalami Motif Korban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 22:36 WIB

Diduga Tumpang Tindih, Proyek Klaim CV BK Mengarah pada Tanggung Jawab Perbaikan CV CN

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:55 WIB

Ketua IWO Inhu Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Dugaan Penganiayaan Warga di Lahan Eks PT SAL

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:34 WIB

Tekan Angka Stunting, Puskesmas Bungursari Gelar Pembekalan PMT Berbahan Pangan Lokal

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:01 WIB

Turun ke Sawah dan Tinjau Jalan Desa, Bupati Inhu Perkuat Swasembada Pangan dari Kuala Cenaku

Kamis, 4 Juni 2026 - 19:48 WIB

Perkuat Zero HALINAR, Lapas Cipinang Hadirkan SILA sebagai Solusi Komunikasi Resmi Warga Binaan

Berita Terbaru