Tasikmalaya, MNP – Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan dinilai apatis terhadap nasib ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Pasalnya, mereka masih belum mendapatkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menyikapi itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, yang juga menjabat Ketua Fraksi PKB angkat bicara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya mendesak Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, untuk mengambil sikap tegas dan tidak terkesan menyerahkan seluruh tanggung jawab penyelesaian honorer kepada pemerintah pusat.
“Jangan sampai Wali Kota terlihat pasif dan seolah-olah menyerahkan sepenuhnya urusan ini ke pusat,” kata Asep saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (30/6/2025).
Diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dan Sekretariat Negara telah memberikan arahan yang jelas mengenai tenggat penyelesaian status tenaga honorer, yakni paling lambat Oktober 2025.
“Pusat sudah membuka jalan. Sekarang tinggal bagaimana kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota, menunjukkan komitmennya,” tegasnya.
DPRD Kota Tasikmalaya akan terus mengawal proses ini secara serius, dan terbuka menerima aspirasi para tenaga honorer. Bahkan, jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah kota, DPRD akan membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi.
“Kami tidak ingin ribuan tenaga honorer menjadi korban pembiaran birokrasi. Ini menyangkut hak dan masa depan mereka,” ujarnya.
Asep menegaskan, secara politik, kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung menyelesaikan persoalan honorer, bukan semata-mata tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Wali Kota harus turun langsung. Jangan biarkan ini menjadi masalah berlarut-larut. Jadikan ini sebagai agenda prioritas,” tandas Asep.
Penulis : Redaksi
Tinggalkan Balasan