Barito Timur, MNP – Isu minor menerpa PJ Bupati Barito Timur Indra Gunawan yang diduga terlibat dalam kongkalikong bersama kakaknya terkait pengerjaan proyek APBN maupun APBD, sehingga banyak kontraktor lokal yang tidak mendapatkan pekerjaan.
Tudingan tersebut dilontarkan Gabungan Kontraktor Lokal Kabupaten Barito Timur yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.
Karena merasa kehilangan pekerjaan, pengusaha lokal tersebut berencana melakukan aksi demo memprotes keterlibatan Pj Bupati dan keluarganya dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah serta meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencopotnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur CV Lumba-Lumba Haji Cuming mengatakan, para pengusaha Bartim menyatakan menolak PJ Bupati Barito Timur ikut terlibat dalam dalam mengerjakan proyek di Bartim.
“Kami merasa kehilangan pekerjaan di Barito Timur sejak Pj Bupati menjabat, kami tidak mau seperti kata pepatah tikus mati di lumbung padi,” kata Haji Cuming dengan nada tinggi, Rabu (06/03/2024).
“Jadi rencananya kami mau demo. Saat ini kontraktor resah karena tidak mendapatkan pekerjaan bahkan PL-PL (proyek penunjukan langsung yang nilainya maksimum Rp200 juta) habis semua,” lanjutnya.
Haji Cuming menjelaskan, dia bersama rekan-rekannya telah mengecek ke dinas PUPR Perkim dan Dinas Pendidikan, mendapatkan informasi bahwa proyek PL sudah habis semua, sehingga banyak kontraktor tidak mendapatkan pekerjaan.
“Informasinya kakaknya PJ Bupati Barito Timur yang menguasai. Kami mendengar proyek ini lari ke daerah luar,” ungkapnya.
Senada, Sekretaris Gapensi Barito Timur Aan Boesay, membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Haji Cuming. Menurutnya kontrak lokal tidak tidak memiliki pekerjaan lain jika semua proyek dikuasai oleh orang tertentu.
“Manakala pekerjaan atau apapun tidak disediakan kepada kontraktor lokal maka barang tentu kontraktor lokal akan ribut,” tegasnya.
Menurutnya, tanggung jawab pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah Barito Timur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami minta agar PJ Bupati Barito Timur meminta memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada masyarakat Barito Timur agar masyarakat Barito Timur semakin sejahtera. Jangan dibawa keluar daerah biar ekonomi di Barito Timur semakin menggeliat,” ucapnya.
Direktur Putra Tunggal Perkasa Christian Anugrahno juga menyampaikan dugaan tentang paket pekerjaan APBD Perubahan 2023 yang dikerjakan oleh kakak Pj Bupati Barito Timur, padahal padahal Indra Gunawan baru dilantik 25 September 2023.
Yang pertama kata Christian, pada saat perubahan anggaran 2023 ada 7 paket yang dikerjakan di rumah jabatan bupati yang belum ditandatangani perubahannya oleh Gubernur Kalimantan Tengah tetapi sudah dikerjakan duluan.
“Dan dana itu diindikasikan dipindahkan dari BPKAD ke Dinas PUPR Perkim senilai Rp 4 miliar tanpa sepengetahuan DPRD, tanpa persetujuan DPRD,” bebernya.
Christian juga mempermasalahkan dana swakelola unit pemeliharaan rutin atau UPR yang dihabiskan untuk membangun drainase di jalan utama Kota Tamiang Layang.
“Apakah seperti itu peruntukannya karena setahu kami dana UPR itu untuk maintenance (perawatan), kalau dihabiskan sekaligus seperti itu bagaimana untuk perawatan,” ujarnya.
Chris menegaskan, jika dalam beberapa hari kedepan tidak ada perubahan dan kontraktor lokal tidak mendapatkan pekerjaan, maka mereka akan benar-benar turun untuk melakukan aksi demo.
Pihaknya akan menanyakan kalau kami tidak dapat pekerjaan ke mana paket-paket pekerjaan itu, kontraktor lokal tahu jumlah rekanan yang ada di Bartim karena satu asosiasi di bawah KADIN, siapa lagi yang mengerjakan kalau bukan kami.
“Itu perintah undang-undang pekerjaan harus dikerjakan oleh pihak ketiga. Kalau tidak ada perubahan kami akan tuntut PJ Bupati mundur,” tegasnya.
Wartawan www.medianasionalpotret.com telah menghubungi Pj Bupati Barito Timur Indra Gunawan untuk meminta tanggapannya atas tudingan para kontraktor yang berasal dari Gapensi, Gapeksindo, Aspekindo dan Apaksindo itu, namun yang bersangkutan tidak memberikan sanggahan atas tudingan itu.
“Wah saya tidak tahu, itu urusan OPD,” balas Pj Bupati singkat melalui pesan Whatsapp.
Penulis : Adi Suseno
Editor : Redi Setiawan
Sumber Berita : Tim Jurnalis
Tinggalkan Balasan