Diduga Salah Sasaran, Penyaluran Bantuan Becak Listrik di Kota Tasikmalaya Mulai Menuai Polemik

TASIKMALAYA, MNP — Program bantuan becak listrik di Kota Tasikmalaya mulai menuai sorotan.

Di tengah tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi becak, muncul dugaan bahwa sebagian penerima manfaat justru tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sorotan tersebut mencuat setelah masih ditemukannya penerima yang diduga bukan merupakan tukang becak aktif atau bukan pelaku usaha becak yang selama ini beraktivitas di Kota Tasikmalaya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pendataan, verifikasi hingga penetapan penerima bantuan.

Yadi Baong, pemerhati kebijakan pemerintah sekaligus perwakilan dari kaum minoritas di Kota Tasikmalaya, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.

Menurutnya, bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran negara harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan dan paling membutuhkan.

Yadi Baong menegaskan, kalau memang ditemukan ada penerima yang bukan tukang becak, sementara tukang becak yang selama ini menggantungkan hidupnya dari becak justru tidak mendapatkan bantuan, tentu ini harus dipertanyakan.

“Jangan sampai program yang niat awalnya untuk membantu masyarakat malah menimbulkan ketidakadilan,” ujar Yadi.

Ia menyebut, kritik terhadap program pemerintah bukan berarti menolak bantuan becak listrik. Sebaliknya, kritik diperlukan agar program tersebut tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Yadi, pemerintah perlu membuka data dan mekanisme verifikasi penerima secara transparan, termasuk memastikan kesesuaian antara domisili penerima, aktivitas sebagai pengemudi becak serta lokasi mangkal.

“Yang harus dijawab sederhana: siapa penerimanya, apa kriterianya, bagaimana proses verifikasinya, dan apakah penerima tersebut benar-benar tukang becak yang selama ini beraktivitas di Kota Tasikmalaya,” tegasnya.

Persoalan tersebut semakin mendapat perhatian setelah pada Senin ini sejumlah tukang becak mendatangi atau menggeruduk Kantor Wali Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Kedatangan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan distribusi becak listrik tidak lagi sekadar menjadi perbincangan di lapangan, tetapi telah berkembang menjadi tuntutan agar pemerintah memberikan penjelasan.

Bagi para tukang becak, ketepatan sasaran menjadi persoalan utama. Mereka berharap program bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang selama ini menjalani profesi tersebut dan menggantungkan penghasilan dari aktivitas menarik becak.

Pemerintah Kota Tasikmalaya pun dituntut tidak sekadar memberikan penjelasan normatif.

Jika benar terdapat ketidaksesuaian penerima, evaluasi dan verifikasi ulang dinilai perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun persepsi adanya ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Yadi berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan para tukang becak serta melakukan pemeriksaan terhadap data penerima secara menyeluruh.

“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewat, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria malah masuk sebagai penerima. Kalau itu benar terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi,” pungkasnya.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan