Lampung Selatan, MNP – Proyek pembangunan ruang UKS di SDN 2 Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan publik setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam kualitas pekerjaannya.
Bangunan yang sejatinya menggunakan anggaran negara justru menampilkan kondisi fisik yang dinilai jauh dari standar konstruksi sekolah.| 14 November 2025
Proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp 154.003.454,20 dan tercantum dalam dokumen resmi dengan rincian Nomor Kontrak: 03/SPK/FSK/PL.27/IV.02/SD/APBD–P/LS/2025, Tanggal Kontrak: 19 September 2025, Nomor SPMK: 04/SPMK/FSK/PL.27/IV.02/SD/APBD–P/LS/2025, Tanggal SPMK: 25 September 2025, Waktu Pelaksanaan: 120 hari kalender dan Kontraktor Pelaksana: PT Sultan Maju Bersama
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat tim media melakukan pengecekan lapangan, ditemukan sejumlah bagian bangunan yang tampak dikerjakan tanpa perhitungan matang.
Balok beton di bagian atas terlihat mengalami retak memanjang, bahkan di beberapa bagian tampak rongga kosong (honeycomb) yang seharusnya tidak terjadi bila pekerjaan dilakukan sesuai standar teknis konstruksi.
Selain itu, dinding bangunan terlihat bergelombang dan tidak rata, memberi kesan pengerjaan tergesa-gesa tanpa proses finishing yang layak.
Sejumlah warga yang menyaksikan langsung bangunan tersebut menyayangkan kondisi ini.
“Ini bangunan sekolah, apalagi ruang UKS tempat anak-anak sakit ditangani. Harusnya kualitas nomor satu, bukan asal jadi,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat (14/11/2025).
Setelah informasi ini mencuat ke publik, pihak kontraktor yaitu PT Sultan Maju Bersama langsung meninjau bangunan tersebut.
Ketut Sudiana, perwakilan perusahaan, saat dikonfirmasi tidak membantah adanya kekurangan dalam pengerjaan.
“Benar, ada bagian yang kurang maksimal. Coran balok atas banyak yang kosong dan kecil, dan tembok masih bergelombang. Kami akan melakukan perbaikan,” ujar Ketut kepada media.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pihak rekanan mengakui adanya cacat teknis dalam pekerjaan proyek yang dananya berasal dari APBD tersebut.
Dari pantauan lapangan dan informasi yang berkembang, muncul dugaan bahwa pekerjaan proyek dilakukan dengan material minim untuk menekan biaya sehingga keuntungan perusahaan pelaksana diduga lebih besar dari semestinya.
Sejumlah kalangan menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan dari pihak dinas terkait. Saat dikonfirmasi mengenai pemberitaan yang telah tayang sebelumnya, Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Ferro, memberikan respons.
“Kami sudah turun ke lokasi bersama PPK Pak Cahyadi. Apa yang diberitakan sudah disampaikan, dan pihak konsultan pengawas juga sudah diingatkan. Prosedur berjenjang tetap berjalan, sesuai spek, RAB, dan gambar,” jelasnya.
Namun jawaban ini dinilai sebagian masyarakat hanya formalitas, karena perbaikan nyata di lapangan belum tampak signifikan.
Dengan adanya temuan fisik yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, mulai muncul dugaan adanya kongkalikong antara pihak dinas dan rekanan proyek. Hal ini diperkuat dengan lambatnya penindakan dan sikap dinas yang dinilai pasif seperti ‘macan ompong’.
Aktivis pendidikan Lampung Selatan, jika dikonfirmasi, mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada klarifikasi semata.
“Ini uang rakyat. Kalau pekerjaannya buruk, harus dievaluasi. Bila ada praktik markup atau kelalaian, harus dibawa ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Masyarakat kini menanti langkah tegas pemerintah daerah dan aparat terkait. Sejumlah pihak menilai proyek fasilitas publik, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan anak sekolah, tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas anggaran tahunan.
Jika tidak ada tindakan tegas, kasus ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek pendidikan lainnya di Lampung Selatan.
Kasus pembangunan ruang UKS SDN 2 Bandar Dalam ini akan terus dipantau. Harapan publik jelas: perbaikan nyata, audit terbuka, dan tindakan tegas bila terbukti ada penyimpangan.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
