Tasikmalaya, MNP – Kebijakan “cut off” atau pembatasan realisasi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menuai banyak kritik dari kalangan legislatif.
Dua fraksi besar di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yakni Fraksi PKB dan Fraksi PDI Perjuangan, secara tegas meminta Bupati Tasikmalaya segera mencabut kebijakan tersebut.
Pasalnya dinilai berdampak serius terhadap pelayanan publik dan kelangsungan pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Fraksi PKB, Muhamad Hakim Zaman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang hingga pertengahan Juli 2025 belum juga dicabut.
Ia menyebut banyak program strategis yang tidak bisa dijalankan optimal akibat anggaran yang tertahan. Salah satu sektor paling terdampak, kata dia, adalah pertanian.
“Petani kita saat ini kesulitan mendapatkan bantuan bibit, pupuk, dan perbaikan irigasi. Ini sangat memprihatinkan. Padahal sektor pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Hakim, Rabu (16/07/2025).
Ia menambahkan, program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terganggu jika anggaran untuk sektor pertanian tidak segera dicairkan.
Hakim juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, serapan anggaran di Dinas Pertanian baru mencapai sekitar 19 persen.
“Angka tersebut jauh dari ideal, karena di pertengahan tahun seharusnya sudah mencapai 50 persen lebih agar program bisa berjalan secara maksimal,” jelas Hakim.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli, menyampaikan pendapat senada. Ia menilai kebijakan cut off anggaran diterapkan terlalu dini dan tanpa kajian yang matang terhadap dampaknya.
Menurutnya, alasan efisiensi yang menjadi dasar kebijakan ini memang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, masa berlaku kebijakan tersebut hanya untuk periode Februari hingga Maret, bukan sampai pertengahan tahun.
“Kalau alasannya efisiensi, seharusnya kebijakan itu hanya berlaku sesuai instruksi pusat. Tapi sekarang sudah Juli, saatnya anggaran digunakan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelas Nanang.
Ia berharap Pemkab Tasikmalaya tidak menunggu perubahan anggaran atau APBD Perubahan untuk mencairkan dana yang dibutuhkan oleh OPD dan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak program penting yang bisa segera dikerjakan jika anggaran dibuka kembali.
Desakan dari DPRD ini menandakan bahwa ada kegelisahan serius terkait stagnasi pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
Masyarakat di lapangan sudah mulai merasakan dampaknya, terutama para petani dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah daerah.
Kini, sorotan tertuju pada Bupati Tasikmalaya. Apakah desakan dari wakil rakyat ini akan segera ditanggapi? Ataukah kebijakan cut off anggaran masih akan berlanjut hingga waktu yang belum bisa dipastikan?
Masyarakat tentu berharap, pemerintah daerah bisa lebih cepat mengambil langkah bijak dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Penulis : SN
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan