TASIKMALAYA, MNP – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya terus memperkuat penanganan dampak kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi banjir di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan kebencanaan yang cepat dan tepat sasaran.
Berdasarkan infografis distribusi air bersih BPBD Kota Tasikmalaya per Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB, sebanyak 2.349.000 liter air bersih telah didistribusikan ke wilayah terdampak kekeringan.
Penyaluran tersebut menjangkau 10 dari 10 kecamatan dan 54 dari 69 kelurahan, dengan total 36.020 kepala keluarga (KK) serta 113.233 jiwa terlayani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelaksanaannya, BPBD mencatat 256 titik pengiriman dengan dukungan 520 ritase distribusi air bersih.
Angka tersebut menunjukkan skala penanganan kekeringan yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah, kesiapan sarana distribusi, serta pemutakhiran data kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tasikmalaya, Budi Martanova, S.T., M.Si., menjadi figur yang memimpin pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di daerah.
Data distribusi ini sekaligus menjadi gambaran besarnya kebutuhan pelayanan dasar bagi warga yang terdampak kekeringan.
Sepuluh kecamatan yang tercantum dalam infografis tersebut meliputi Bungursari, Cihideung, Mangkubumi, Kawalu, Tawang, Indihiang, Cipedes, Purbaratu, Cibeureum, dan Tamansari.
Sebaran dampak hingga puluhan kelurahan memperlihatkan bahwa persoalan kekeringan tidak dapat ditangani hanya melalui distribusi air secara insidental.
Dibutuhkan pemetaan kebutuhan yang akurat, penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerentanan, serta evaluasi berkala agar bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Distribusi sebanyak 2,349 juta liter air bersih patut menjadi catatan penting atas upaya penanganan darurat yang telah berjalan.
Namun, efektivitas penanganan juga perlu dilihat dari kesinambungan pasokan, keterjangkauan layanan, dan kemampuan pemerintah daerah memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung.
Dengan demikian, capaian distribusi tidak hanya menjadi angka pelaporan, tetapi juga harus menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan yang berulang.
Di sisi lain, BPBD Kota Tasikmalaya juga melakukan langkah antisipatif terhadap potensi banjir.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), khususnya bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian ialah pengecekan dan pembersihan sungai, termasuk Sungai Cimulu.
Langkah ini penting untuk mengidentifikasi potensi hambatan aliran air, seperti tumpukan sampah dan material yang dapat mengganggu kapasitas aliran sungai.
Sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi bagian penting dari upaya pengurangan risiko bencana.
Pembersihan sungai perlu disertai pemeriksaan kondisi aliran, pemantauan titik rawan, serta tindak lanjut apabila ditemukan penyumbatan atau persoalan teknis yang berpotensi memperbesar risiko genangan dan banjir.
Langkah antisipasi tersebut juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika curah hujan meningkat.
Sebab, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi, tetapi harus diperkuat melalui pencegahan, pemeliharaan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Penanganan kekeringan dan antisipasi banjir memperlihatkan bahwa pemerintah daerah menghadapi dua kebutuhan kebencanaan yang memerlukan pendekatan berbeda, tetapi sama-sama menuntut koordinasi dan kesiapan operasional.
Dalam penanganan kekeringan, tantangannya adalah memastikan distribusi air bersih berlangsung tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Sementara dalam pencegahan banjir, perhatian perlu diarahkan pada pemeliharaan sungai, pengawasan titik rawan, dan penguatan koordinasi antarlembaga.
BPBD bersama perangkat daerah terkait perlu memastikan bahwa setiap langkah memiliki indikator yang dapat dievaluasi, mulai dari cakupan penerima manfaat, kecepatan respons, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan semata besarnya angka distribusi atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan seberapa nyata upaya tersebut mengurangi risiko dan melindungi warga.
Dengan data distribusi yang terus diperbarui serta koordinasi lintas sektor yang konsisten, upaya penanganan kekeringan dan pencegahan banjir di Kota Tasikmalaya diharapkan semakin terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara proporsional.
![]()
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan










Tinggalkan Balasan