TASIKMALAYA, MNP – Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-25 Kota Tasikmalaya pada Sabtu (17/10/2026) menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dalam apel di Balai Kota Tasikmalaya.
Sementara itu, rapat paripurna hari jadi dihadiri Asisten Daerah (Asda) I Provinsi Jawa Barat, Asep Sukmana. Namun, satu nama yang menjadi perhatian justru tidak tampak dalam dua agenda tersebut: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.
Absennya orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa alasan KDM tidak hadir dalam momentum seperempat abad Kota Tasikmalaya? Apakah terdapat benturan agenda kedinasan, atau ada pertimbangan lain yang belum disampaikan kepada publik?
Selain itu, sejauh mana komunikasi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan KDM, baik secara langsung maupun melalui jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
Apakah koordinasi terkait Harlah ke-25 dan agenda pembangunan Kota Tasikmalaya telah berlangsung secara intensif, atau masih terdapat ruang komunikasi yang perlu diperkuat?
Pertanyaan ini bukan tudingan, apalagi kesimpulan bahwa gubernur mengabaikan Kota Tasikmalaya.
Namun, dalam momentum penting bagi perjalanan sebuah daerah, kejelasan informasi dari pejabat publik merupakan bagian dari transparansi dan komunikasi pemerintahan yang sehat.
Terlebih, Harlah ke-25 bukan sekadar seremoni tahunan. Perjalanan 25 tahun Kota Tasikmalaya semestinya menjadi momentum mengevaluasi pembangunan, mengurai persoalan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah provinsi terhadap daerah yang menjadi bagian penting dari Jawa Barat.
Kehadiran Wamendagri Akhmad Wiyagus dalam apel peringatan Harlah ke-25 menunjukkan bahwa agenda tersebut mendapat perhatian dari unsur pemerintah pusat.
Di sisi lain, kehadiran Asda I Provinsi Jawa Barat, Asep Sukmana, dalam rapat paripurna menandakan bahwa unsur pemerintah provinsi tetap terwakili dalam rangkaian peringatan tersebut.
Akan tetapi, kehadiran pejabat yang mewakili tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai absennya gubernur.
Sebagai kepala pemerintahan provinsi, Gubernur Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan provinsi.
Karena itu, kehadirannya dalam momentum hari jadi sebuah kota memiliki nilai simbolis, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan menyerap aspirasi pemerintah daerah.
Dalam konteks tersebut, publik juga berhak mengetahui sejauh mana komunikasi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan KDM telah terjalin.
Apakah terdapat komunikasi langsung mengenai agenda Harlah ke-25, penyampaian undangan, maupun pembahasan kebutuhan strategis Kota Tasikmalaya?
Penjelasan mengenai hal ini penting agar hubungan antarpemerintahan tidak hanya dipahami dari kehadiran atau ketidakhadiran dalam acara seremonial.
Meski demikian, ketidakhadiran dalam sebuah seremoni tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran perhatian seorang gubernur terhadap suatu daerah.
Penilaiannya harus dilihat secara lebih utuh, termasuk melalui kebijakan, dukungan anggaran, koordinasi pembangunan, dan tindak lanjut atas kebutuhan masyarakat.
Justru karena itu, penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadiran KDM serta kondisi komunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya penting agar publik tidak dibiarkan menafsirkan sendiri situasi yang terjadi.
Mengusung tema “Langkah Santun, Jiwa Tangguh”, Harlah ke-25 Kota Tasikmalaya seharusnya menjadi lebih dari sekadar perayaan usia administratif.
Tema tersebut perlu tercermin dalam kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan berhenti sebagai slogan di panggung peringatan.
Tasikmalaya masih membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pelayanan publik yang semakin responsif.
Berbagai agenda pembangunan itu tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah kota.
Dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tetap diperlukan, baik melalui sinkronisasi program, kebijakan anggaran, maupun pendampingan terhadap persoalan strategis daerah.
Karena itu, pertanyaan tentang ketidakhadiran gubernur sepatutnya menjadi pintu masuk untuk membahas hal yang lebih substansial, bagaimana keberpihakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Tasikmalaya diwujudkan secara konkret?
Termasuk di dalamnya, bagaimana pola komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan KDM dibangun.
Komunikasi yang efektif diperlukan agar kebutuhan daerah dapat tersampaikan secara langsung, program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, dan setiap persoalan strategis memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Sebab, perhatian terhadap daerah tidak cukup diukur dari kehadiran dalam acara seremonial. Namun, pada saat yang sama, komunikasi yang terbuka dalam momentum penting juga tidak semestinya dianggap sepele.
Dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka, pertanyaan publik tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap pejabat.
Sebaliknya, pertanyaan merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan komunikasi pemerintah berlangsung transparan dan akuntabel.
MNPotret memandang perlu adanya klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai alasan Gubernur Dedi Mulyadi tidak hadir dalam apel maupun rapat paripurna Harlah ke-25 Kota Tasikmalaya.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai sejauh mana komunikasi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan KDM telah berlangsung, termasuk apakah terdapat koordinasi langsung terkait rangkaian Harlah, undangan resmi, serta agenda pembangunan yang menjadi kepentingan bersama.
Apabila terdapat agenda kedinasan lain atau penugasan yang tidak dapat ditinggalkan, penjelasan resmi akan memberikan gambaran yang lebih utuh kepada masyarakat.
Tanpa klarifikasi, ruang publik berisiko dipenuhi spekulasi yang belum tentu sesuai dengan fakta.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga perlu memastikan bahwa momentum hari jadi menghasilkan tindak lanjut nyata, khususnya dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan pemerintah provinsi.
Dengan begitu, peringatan seperempat abad Kota Tasikmalaya tidak berhenti pada kemeriahan acara, tetapi menjadi kesempatan memperkuat hubungan antarpemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, absennya KDM dalam peringatan Harlah ke-25 Kota Tasikmalaya layak menjadi pertanyaan publik, tetapi belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pengabaian terhadap daerah.
Kehadiran Wamendagri Akhmad Wiyagus dan Asda I Provinsi Jawa Barat, Asep Sukmana, menunjukkan bahwa agenda tersebut tetap dihadiri unsur pemerintah pusat dan provinsi.
Namun, publik tetap berhak memperoleh penjelasan mengenai ketidakhadiran gubernur serta sejauh mana komunikasi antara KDM dan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berjalan.
Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hubungan pemerintah provinsi dan pemerintah kota tidak sebatas pertemuan formal, melainkan terwujud dalam program pembangunan yang terukur, koordinasi yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan pelayanan yang semakin baik.
Harlah ke-25 Kota Tasikmalaya bukan hanya tentang siapa yang datang dan siapa yang tidak hadir.
Ini juga tentang seberapa besar perhatian pemerintah terhadap masa depan daerah, seberapa kuat komunikasi antarpemerintahan dibangun, dan seberapa nyata komitmen tersebut dirasakan oleh masyarakat.
Lantas, ke mana KDM saat Kota Tasikmalaya memperingati seperempat abad perjalanannya? Sejauh mana komunikasi antara KDM dan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berlangsung?
Publik menanti klarifikasi resmi sekaligus bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Tasikmalaya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan