Lampung Selatan, MNP – Kantor Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan diterpa isu minor, dua oknum pegawai bidang pertanahan diduga melakukan pungutan liar alias pungli.
Istilah pungli sangatlah familiar di telinga masyarakat Indonesia. Pungli juga dapat terjadi dimana saja. Di jalanan sebuah instansi dan birokrat pemerintah. Tindakan ini juga merupakan tindakan yang tercela.
Menurut narasumber, berawal dari pengurusan berkas surat ahli waris, dimana pengurusannya membutuhkan tanda tangan Camat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, saat pengurusan berkas, Pegawai staf bidang pertanahan kecamatan Sidomulyo berinisial H meminta uang untuk tandatangan Camat sebesar Rp 150 ribu serta memberikan amplop untuk wadah uang.
“Saya diminta dana Rp 150 ribu untuk tandatangan pak Camat,” ucap sumber menirukan oknum staff inisial H, Senin (11/12/2023).
Menurut sumber, pada hari itu, Kamis (7/12) kebetulan dirinya ada kekurangan berkas, lau kembali pulang, selanjutnya hari Jumat (8/12) pagi, sumber ke kantor kecamatan ketemu dengan pegawai kecamatan staf bidang pertanahan inisial N, diserahkannya berkas , N menanyakan berapa kata H.
“Kebetulan saat itu saya tidak ada uang, hanya ada Rp 100 ribu, lalu staff Kecamatan inisial N mengatakan gak apa-apa,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya ini.
Saat dikonfirmasi, kasi bidang pertahan karsiti melai WhatsApp tidak membalas upaya klarifikasi isu tersebut.
Awak media berusaha untuk konfirmasi kepada Camat Sidomulyo Erman Suheri melalui via telepon WhatsApp tiga kali, tapi tidak ada jawaban.
Bahkan saat di chat melalui WhatsApp juga Camat Sidomulyo tidak ada tanggapan sampai berita ini diterbitkan.
Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Pengertian Pungutan Liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Pungli merupakan sebuah tindak pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP. Pada Pasal 368 KUHP menyatakan, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan