Restrukturisasi Massal, PWI Sulsel Soroti Kepengurusan Bone, Soppeng dan Wajo

MAKASSAR, MNP – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan Ir. H. Suwardi Thahir, M.I.Kom mengebrak meja rapat.

Dalam forum diskusi dan koordinasi bersama jajaran pengurus PWI Sulsel dan perwakilan daerah di Warkop Sami, Panakkukang, Makassar, Minggu (23/8/2026).

Suwardi menyampaikan teguran keras sekaligus penegasan struktur organisasi. Ia menegaskan, tidak ada lagi PWI kabupaten/kota yang berjalan sendiri.

“Seluruh gerak langkah, kebijakan, serta kewenangan PWI di tingkat kabupaten/kota sepenuhnya berada di bawah komando dan otoritas PWI Provinsi Sulsel,” tegas Suwardi di hadapan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel H. Mappiar dan para pengurus daerah.

Pernyataan itu menjadi garis komando baru agar organisasi tidak tercerai berai. Sorotan utama PWI Sulsel saat ini adalah kepengurusan di daerah yang masa baktinya sudah habis.

Menurut Suwardi, kekosongan kepemimpinan di beberapa kabupaten tidak boleh dibiarkan berlarut.

“Saat ini kepengurusan di tingkat daerah menjadi fokus perhatian serius kami, khususnya wilayah yang telah habis masa baktinya. Kami bergerak cepat melakukan pembenahan struktur, terutama pada daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kevakuman, PWI Sulsel mengambil langkah tegas. “Untuk sementara, kendali organisasi yang kosong diambil alih langsung oleh PWI Provinsi,” kata Suwardi.

Pengambilalihan ini bersifat sementara sampai terbentuk kepengurusan definitif baru di daerah masing-masing.

Langkah cepat itu juga merespons dinamika internal yang tengah bergejolak di tubuh PWI Kabupaten Wajo.

Wajo kini masuk dalam daftar prioritas pembenahan PWI Sulsel karena situasi internalnya dinilai rawan mengganggu konsolidasi organisasi secara keseluruhan.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel H. Mappiar menambahkan, selain Wajo, ada dua daerah lain yang kini berada di bawah pengawasan khusus, yaitu Soppeng dan Bone.

“Khusus untuk PWI Wajo, kami akan segera menunjuk Pelaksana Harian atau Plh. Langkah krusial ini diambil agar roda organisasi tetap berputar secara normal sembari menyempurnakan struktur kepengurusan yang baru,” jelas Mappiar.

Menurutnya, penunjukan Plh bukan sekadar mengisi kekosongan. Ini menyangkut marwah organisasi dan keberlangsungan program kerja di daerah.

PWI Sulsel juga mengagendakan evaluasi mendalam serta pembinaan intensif agar kepengurusan definitif segera terbentuk dan tidak menimbulkan konflik kepentingan di lapangan. Mappiar mengimbau seluruh konstituen di daerah untuk menjaga soliditas.

“PWI merupakan rumah besar bagi seluruh wartawan. Jangan biarkan perpecahan internal mencederai nama baik organisasi dan merusak citra pers di mata publik,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas ini, PWI Sulsel mengirim pesan, konsolidasi organisasi adalah harga mati.

Penulis : Rahmat Lamada

Editor : Redi Setiawan