Tasikmalaya MNP – Lebih dari 16 tahun masyarakat kelurahan Karikil kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya bermimpi mempunyai gedung serbaguna dengan memakai tanah peninggalan leluhurnya (Carik).
Mirisnya, bukannya terwujud, pasca pemekaran kabupaten menjadi pemerintah kota (Pemkot) kini mimpi hanyalah mimpi, karena tanah yang diwakafkan leluhurnya dahulu kini kepemilikan berubah menjadi hak sepenuhnya pemerintah kota.
Tanah tersebut telah menyisakan duka mendalam bagi masyarakat kelurahan Karikil, pasalnya mimpi kesejahteraan rakyat dan kemajuan yang digaungkan oleh para pemerintah ini seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak kehadirannya, pembangunan kantor Cabang Dinas wilayah XII yang mereka klaim tanah Carik, reaksi penolakan sudah muncul dari berbagai kalangan, salah satunya masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Karikil Bersatu, tokoh agama, forum RT RW, kader PKK dan para pemerhati lingkungan hidup.
Karena kehadiran pembangunan yang terus bermunculan ditanah Carik ini akan berdampak pada kecemburuan terhadap keinginan masyarakat memiliki gedung serbaguna diwilayahnya.
Selain itu, juga berpotensi menciptakan konflik agraria khususnya dengan masyarakat setempat dan menjadi akar konflik yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan hingga saat ini.
Sebenarnya, pembangunan kantor cabang Dinas wilayah XII (KCD) yang berdiri sebelah SMA Negeri 10 kota Tasikmalaya, awalnya mendapatkan penolakan dari warga Kariki.
Atas dasar itu, masyarakat Karikil Bersatu, pihak kecamatan, Koramil, tokoh agama disaksikan Babinsa Babinkamtibmas perwakilan Kecamatan, pihak kelurahan dan forum RT RW menggelar rapat terbuka terkait permasalahan tanah leluhurnya yang dipergunakan pembangunan KCD wilayah XII di aula kelurahan Karikil, Jumat (23/09/2022).
Dikatakan Epen, salah seorang perwakilan masyarakat Karikil mengatakan, pihak pemborong dari pembangunan tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi, bahkan pekerja pun tidak dilibatkan dari masyarakat Karikil.
“Pembangunan KCD telah menimbulkan banyak dampak terhadap masyarakat Karikil, baik dampak ekonomi, sosial, budaya, terutama harapan memiliki gedung serbaguna, kini jadi pesimis dan hanya mimpi belaka,” ungkap Epen, Jumat (23/09/2022).
Dirinya menegaskan, tanah wakaf ini merupakan identitas juga pengikat hubungan antar masyarakat Karikil, ini dapat dilihat dari struktur tata ruang wilayah kota Tasikmalaya yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.
“Kehadiran pembangunan pemerintah yang kini berada di wilayah Karikil menyebabkan masyarakat kehilangan keharmonisan, karena keinginannya selalu jadi mimpi, walaupun kami sudah berusaha mengajukan permohonan ke pihak pemerintah pusat , provinsi, bahkan Pemkot,” akunya.
Selain dampak reaksi harmonisasi, kehadiran pembangunan kantor cabang dinas ini juga telah merusak harmoni sosial dan budaya saling menghormati.
“Sejak masih bernama kabupaten Tasikmalaya, tanah ini lebih memberi manfaat bagi masyarakat, bisa menjadi pendapatan karena tanah carik bisa digarap,” tegasnya.
Epen menambahkan, sikap arogansi pihak pelaksana pembangunan terlihat juga dari upaya menantang dengan mencatut nama institusi kepolisian (Polda) terhadap komunitas masyarakat Mangkubumi yang berjuang mempertahankan tanah Carik dalam beberapa bulan terakhir.
“Pembangunan yang terjadi beberapa bulan terakhir, telah memicu berbagai permasalahan seperti perampasan hak atas sumber kehidupan, lingkungan yang aman dan lestari, hak atas pekerjaan, hak atas rasa nyaman dan hak – hak lainnya yang harusnya dilindungi oleh negara,” tandasnya.
“Kalau tidak realisasi, kami atas nama perwakilan masyarakat tidak bertanggungjawab kalau masyarakat berdemo, membuat spanduk dan lain sebagainya,” tutup Epen.
Menanggapi polemik ini, Kepala KCD Wilayah XII Abur Mustikawanto mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan SMAN 10 untuk membantu pengajuan dalam bentuk proposal kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
“Kami janji akan mengusahakan dan akan mengawal permohonan masyarakat Karikil yang berkeinginan memiliki gedung serbaguna,” kata Abur.
Menurutnya, kesempatan ini masih ada, karena Obur sering ke gudang sate, tapi Kepala SMAN 10 juga harus mengawal permohonan dari pihak pemerintah kota.
“Saya siap menandatangani perjanjian dengan pihak masyarakat hitam diatas putih untuk membantu realisasi pembangunan gedung serbaguna wilayah Karikil,” ucap Abur.
“Tunggu sampai hari Selasa, kami akan menegor langsung ke pihak pelaksana pembangunan KCD, untuk bisa memberdayakan warga Karikil supaya bisa bekerja,” pungkasnya.
Sayangnya, dalam pertemuan penting ini, kontraktor tidak hadir. Sehingga belum terjawab atas kekisruhan dalam pembangunan gedung KCD. (Sn)
