TASIKMALAYA, MNP – Pembangunan SMAN 11 Kota Tasikmalaya yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi pemerataan akses pendidikan di wilayah Kota Tasikmalaya hingga kini masih menjadi sorotan berbagai kalangan.
Di tengah dimulainya tahun ajaran baru 2026, persoalan akses jalan menuju sekolah tersebut dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang jelas, sehingga memunculkan beragam pertanyaan dari masyarakat.
Salah seorang tokoh masyarakat Bantarsari Kecamatan Bungursari, Agus Afgan, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merealisasikan janji yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat meninjau lokasi pembangunan sekolah pada 5 Mei 2026 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agus, saat itu Gubernur menyatakan komitmennya untuk membantu penyediaan akses jalan menuju SMAN 11 demi menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar. Namun hingga memasuki tahun ajaran baru 2026, realisasi pembangunan akses jalan tersebut belum terlihat secara nyata.
“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat para siswa baru akan segera memulai aktivitas belajar di sekolah yang aksesnya masih menjadi persoalan,” tegasnya, Selasa (14/07).
KDM Turun Gunung, Tuntaskan Polemik Akses Jalan SMAN 11 Tasikmalaya
Senada dengan itu, tokoh masyarakat lainnya, Tatang Sutarman atau yang akrab disapa Tatang Toke, juga menyampaikan kritiknya terhadap lambatnya penyelesaian persoalan tersebut.
Tatang Toke menyebut, pembangunan sekolah yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat justru terkesan berjalan tanpa dukungan dan koordinasi yang maksimal dari pihak-pihak terkait.
“Jangan sampai sekolah ini seperti lahirnya anak tanpa ayah. Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi seharusnya memiliki keseriusan yang sama dalam menyelesaikan persoalan akses jalan ini. Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dipandang sebelah mata,” ujarnya.
Tatang Toke juga mengingatkan agar persoalan akses jalan tidak sampai membebani para orang tua maupun peserta didik. Ia berharap tidak muncul kebijakan atau pungutan yang berkaitan dengan penyediaan akses jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat berharap pembangunan SMAN 11 tidak hanya berhenti pada berdirinya gedung sekolah semata, tetapi juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang layak, termasuk akses jalan yang aman, nyaman, dan mudah dilalui oleh siswa, guru, maupun masyarakat sekitar.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan dunia pendidikan, Agus Afgan dan Tatang Sutarman memohon kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar segera merealisasikan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Mereka meyakini bahwa hadirnya akses jalan yang memadai akan memberikan manfaat besar bagi kelancaran proses pendidikan sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda.
Kritik yang disampaikan para tokoh masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan publik agar pembangunan pendidikan berjalan sesuai harapan.
Masyarakat tentu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam membangun fasilitas pendidikan, namun komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata.
Sebab, keberhasilan sebuah sekolah tidak hanya diukur dari megahnya bangunan, melainkan juga dari kesiapan seluruh fasilitas pendukung yang menjamin kenyamanan dan keselamatan para peserta didik.
Penulis : Arrie Heryadi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan