PWRI Minta KDM Tegur Pemkot Tasikmalaya, Lamban Tangani Pohon Rawan Tumbang di Depan SMPN 5

TASIKMALAYA, MNP – Kondisi memprihatinkan kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Permohonan pemangkasan pohon di bahu Jalan Mitra Batik, tepat di depan SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya, hingga kini belum juga direalisasikan.

Padahal, izin resmi pemangkasan telah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga sejak 3 Juli 2025 lalu.

Asep Setiadi, Ketua PWRI Kota Tasikmalaya, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap diam dinas terkait yang dinilai abai terhadap keselamatan publik.

Menurutnya, kondisi pohon-pohon tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, khususnya para siswa SMPN 5 yang setiap hari melintas di kawasan tersebut.

“Ini menyangkut keselamatan anak-anak sekolah. Tapi sampai hari ini tidak ada respons sama sekali dari Pemerintah Kota Tasikmalaya,” ujar Asep.

Lebih ironis lagi, saat Asep menelusuri ke dinas terkait, ia mendapat jawaban bahwa tidak tersedia anggaran untuk pemangkasan pohon.

Namun faktanya, beberapa hari terakhir justru terlihat adanya pemangkasan pohon di depan Hotel Crown dan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, yang masih berada di jalur jalan yang sama.

“Kalau alasannya tidak ada anggaran, lalu pemangkasan di depan hotel dan DPRD itu pakai anggaran apa? Ini jalur yang sama,” tegasnya.

Asep pun mempertanyakan logika kebijakan pemerintah daerah. Ia menyindir, apakah sekolah harus memungut biaya dari orang tua murid dan pengguna jalan demi mengumpulkan dana pemangkasan pohon yang sejatinya merupakan tanggung jawab dinas.

“Setahu kami, setiap dinas pasti memiliki anggaran pemeliharaan. Kenapa tidak digunakan untuk hal yang jelas-jelas menyangkut keselamatan masyarakat?” tambahnya.

Melalui sambungan WhatsApp pada 22 Januari 2026, Asep secara khusus meminta perhatian Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, agar turun tangan dan menegur Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap keluhan sekolah dan masyarakat.

“Kami mohon Kang Dedi Mulyadi merespons persoalan ini. Jangan sampai menunggu korban dulu baru ada tindakan,” pungkasnya.

Penulis : Arrie Haryadi

Editor : Redi Setiawan