BKPSDM Kab Tasikmalaya Kena Semprot, Penunjukan Jabatan Plt Sarat Nepotisme 

Selasa, 29 April 2025 - 21:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya dinilai telah mencederai integritas institusi dalam membuat kebijakan terkait Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)

Seharusnya jabatan Plt adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewenangan jabatan tertentu secara sementara karena jabatan tersebut sedang kosong, atau pejabat definitifnya tidak bisa menjalankan tugas misalnya karena cuti, diberhentikan sementara, atau pensiun.

Namun yang terjadi di birokrasi kabupaten tasikmalaya pertanggal 29 April 2025 telah keluar surat perintah pelaksana tugas yang sangat irasional pejabat pelaksana tugas ini digunakan untuk mengganti pejabat definitif secara halus, tanpa proses formal yang sah.

Hal itu dikatakan M Rizky Firmansyah Ketua Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (29/04/2025).

Menurutnya, ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang birokrasi untuk tujuan politik, yang dapat merusak netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepercayaan publik.

Rizky menyebut, penempatan Plt untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, karena memilih individu tertentu bukan karena kompetensi atau kebutuhan organisasi melainkan untuk mengamankan posisi atau kekuasaan pribadi.

Bahkan, BKPSDM disinyalir menunjuk orang dekat agar mudah dikendalikan dan melindungi kepentingan bisnis atau jaringan pribadi, dengan memastikan kebijakan yang diambil menguntungkan pihak tertentu.

Selain dari pada itu juga, Rizky menyoroti kebijakan BKPSDM ini untuk menghindari proses seleksi terbuka yang lebih transparan dan berisiko tidak menguntungkan secara politik atau pribadi seakan mempersiapkan jalur untuk mengangkat seseorang menjadi pejabat definitif kedepannya meskipun belum tentu layak.

“Ini sudah jelas berdampak pada profesionalisme birokrasi terganggunya pelayanan publik karena pejabat Plt. biasanya terbatas wewenangnya dari dampak memaksakan digantinya oleh plt dapat meningkatnya budaya politik balas budi dan nepotisme,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Kekompakan Warga Perum Mutiara Citra Tasikmalaya, Sambut Peringatan 1 Muharam 1448 H
Proyek Jalan Nasional Ampah–Pasar Panas Rp23 Miliar Terus Dikebut, Target Rampung Desember 2026
PAD Tidak Tercapai, Siapa yang Bertanggung Jawab? GMNI Minta Bapenda Berhenti Tertutup
MBG Gagal, Pejabatnya Tersandung Korupsi, Kini KDMP Dipaksakan
Banyak Sekolah Direvitalisasi, Mengapa SDN 3 Puspahiang Malah Terlewat?
Desak Penegakan Hukum, Tokoh Pendiri Barito Timur Tuntut Investigasi Tuntas Dugaan Proyek Fiktif Badampu–Bantayum
Arga Hot Spring Hadirkan Wahana Fantastis, Diburu Wisatawan Lokal dan Luar Daerah
Sikap Tertutup Camat Baru Ciampea Terhadap Kiprah Jurnalis, Picu Spekulasi Miring Insan Pers 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 23:09 WIB

Kekompakan Warga Perum Mutiara Citra Tasikmalaya, Sambut Peringatan 1 Muharam 1448 H

Jumat, 19 Juni 2026 - 18:36 WIB

Proyek Jalan Nasional Ampah–Pasar Panas Rp23 Miliar Terus Dikebut, Target Rampung Desember 2026

Jumat, 19 Juni 2026 - 16:34 WIB

PAD Tidak Tercapai, Siapa yang Bertanggung Jawab? GMNI Minta Bapenda Berhenti Tertutup

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:58 WIB

MBG Gagal, Pejabatnya Tersandung Korupsi, Kini KDMP Dipaksakan

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:45 WIB

Banyak Sekolah Direvitalisasi, Mengapa SDN 3 Puspahiang Malah Terlewat?

Berita Terbaru

Sampai Kapan Rakyat Menjadi Kelinci Percobaan Kebijakan?

Berita terbaru

MBG Gagal, Pejabatnya Tersandung Korupsi, Kini KDMP Dipaksakan

Jumat, 19 Jun 2026 - 15:58 WIB