BKPSDM Kab Tasikmalaya Kena Semprot, Penunjukan Jabatan Plt Sarat Nepotisme 

Selasa, 29 April 2025 - 21:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya dinilai telah mencederai integritas institusi dalam membuat kebijakan terkait Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)

Seharusnya jabatan Plt adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewenangan jabatan tertentu secara sementara karena jabatan tersebut sedang kosong, atau pejabat definitifnya tidak bisa menjalankan tugas misalnya karena cuti, diberhentikan sementara, atau pensiun.

Namun yang terjadi di birokrasi kabupaten tasikmalaya pertanggal 29 April 2025 telah keluar surat perintah pelaksana tugas yang sangat irasional pejabat pelaksana tugas ini digunakan untuk mengganti pejabat definitif secara halus, tanpa proses formal yang sah.

Hal itu dikatakan M Rizky Firmansyah Ketua Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (29/04/2025).

Menurutnya, ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang birokrasi untuk tujuan politik, yang dapat merusak netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepercayaan publik.

Rizky menyebut, penempatan Plt untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, karena memilih individu tertentu bukan karena kompetensi atau kebutuhan organisasi melainkan untuk mengamankan posisi atau kekuasaan pribadi.

Bahkan, BKPSDM disinyalir menunjuk orang dekat agar mudah dikendalikan dan melindungi kepentingan bisnis atau jaringan pribadi, dengan memastikan kebijakan yang diambil menguntungkan pihak tertentu.

Selain dari pada itu juga, Rizky menyoroti kebijakan BKPSDM ini untuk menghindari proses seleksi terbuka yang lebih transparan dan berisiko tidak menguntungkan secara politik atau pribadi seakan mempersiapkan jalur untuk mengangkat seseorang menjadi pejabat definitif kedepannya meskipun belum tentu layak.

“Ini sudah jelas berdampak pada profesionalisme birokrasi terganggunya pelayanan publik karena pejabat Plt. biasanya terbatas wewenangnya dari dampak memaksakan digantinya oleh plt dapat meningkatnya budaya politik balas budi dan nepotisme,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Antisipasi Arus Nataru, Polres Lamsel Perkuat Sinergi di Pelabuhan Bakauheni
Peringati Maulid Nabi, Ajak Warga Perum Mutiara Citra Lindungi Generasi Muda
DPC GEKRAFS Kota Tasikmalaya Resmi Dilantik, Siap Jadi Lokomotif Ekonomi Kreatif Daerah
SDN 1 Cibeuti Gelar Peringatan Maulid Nabi, Bentuk Karakter Siswa Melalui Teladan Rasulullah
Ribuan Warga Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jeneponto
Kekeringan Meluas, BPBD Kota Tasikmalaya Distribusikan 806 Ribu Liter Air Bersih
Inspiratif, Sosok Nabil Azzahra, Siswi SMPN 16 Tasikmalaya Jadi Penceramah di SDN Panglayungan
Satresnarkoba Polres Garut Gelar Razia Miras, 109 Botol Miras Diamankan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 21:47 WIB

Antisipasi Arus Nataru, Polres Lamsel Perkuat Sinergi di Pelabuhan Bakauheni

Jumat, 4 September 2026 - 21:35 WIB

Peringati Maulid Nabi, Ajak Warga Perum Mutiara Citra Lindungi Generasi Muda

Jumat, 4 September 2026 - 18:44 WIB

DPC GEKRAFS Kota Tasikmalaya Resmi Dilantik, Siap Jadi Lokomotif Ekonomi Kreatif Daerah

Jumat, 4 September 2026 - 13:57 WIB

SDN 1 Cibeuti Gelar Peringatan Maulid Nabi, Bentuk Karakter Siswa Melalui Teladan Rasulullah

Jumat, 4 September 2026 - 11:46 WIB

Ribuan Warga Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jeneponto

Berita Terbaru

Berita terbaru

Ribuan Warga Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jeneponto

Jumat, 4 Sep 2026 - 11:46 WIB