KPK Diminta Audit Kepala BPKAD, Aliansi Guru Enrekang Tuntut Pembayaran Sertifikasi Triwulan II Tahun 2024

Senin, 24 Maret 2025 - 20:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Enrekang, MNP – Aliansi Guru Enrekang (AGE) yang mendatangi dan menggelar aksi demontrasi di depan kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Leoran Kecamatan Enrekang, Senin (24/3/2025).

Dalam aksi tersebut perwakilan Aliansi Guru Enrekang, Ahmadi dalam orasinya memberikan keterangan terkait tuntutan AGE bahwa gaji sertifikasi 1 triwulan tahun 2024 sampai saat ini belum terbayarkan.

“Kami hanya menuntut kejelasan kenapa sampai sekarang gaji sertifikasi tahun 2024, 1 triwulan yaitu triwulan ke dua mulai April, Mei dan Juni yang sampai sekarang belum juga dibayarkan,” kata Ahmadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ahmadi yang baru beberapa bulan Purnabakti alis pensiun mengatakan juga bahwa pihaknya hanya diberikan janji saja tetapi sampai detik ini janji tersebut belum ditunaikan.

“Kami terus di prank gaji, kami mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke Enrekang mengusut tuntas dugaan penyalah gunakan gaji sertifikat kami,” tegasnya.

“Kami aliansi guru merasa sangat dirugikan oleh Pemerintah Enrekang yang pada saat itu dibawah kepemimpinan PJ.Bupati H. Baba,” jelas Ahmadi lagi.

Dalam aksi tersebut, Aliansi guru hanya diterima oleh sekretaris BKAD Patahuddin  yang mengaku tidak mengetahui persis terkait pembayaran sertifikasi guru.

Lantaran itu, massa dari aliansi guru tidak terima dengan pernyataan dari Fatahuddin dan  membuat massa aksi memanas.

Perwakilan dari Aliansi Guru sudah mencoba melakukan video call dengan kepala BKAD Permadi Hasan, namun dari sekian kali dicoba dihubungi nomor Handphonenya tidak aktif.

Aliansi guru sempat bersitegang dengan aparat kepolisian ketika massa aksi hendak menyegel kantor BKAD, akibat ketidakpuasan dari peserta aksi karena pegawai kantor BKAD yang hadir.

Pasalnya, tidak ada satupun yang mampu menjelaskan terkait tertundanya pembayaran sertifikasi guru.

Loading

Penulis : Rahmat Lamada

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Aklamasi di Graha Pena: Amrullah Mundur, Suwardi Tahir Nahkodai PWI Sulsel 2026–2031
Kantongi 3 Suara di Konferprov Sulsel, PWI Enrekang Sepakat Pilih Ketua Visioner
Lalui Masa Pasca-Pandemi dan Perubahan Kurikulum, Angkatan Hebat SDN 1 Lewo Lulus 100 Persen
Jeneponto Kembali Raih WTP, Bupati Paris Yasir: Bukti Komitmen Transparansi Tata Kelola Keuangan
Bangkit dari WDP, Enrekang Sabet WTP BPK 2025: Energi Baru Tata Kelola Keuangan Daerah
Bantu Warga Penderita Asma, Baznas Kota Tasikmalaya Salurkan Bantuan Alat Kesehatan Nebulizer
Polisi Turun ke Ladang, Polsek Kuala Cenaku Tanam ‘Harapan’ bersama Petani 
Diduga Lebih Prioritaskan Administrasi, Pelayanan RS TMC Tasikmalaya Dikeluhkan Keluarga Korban Laka Lantas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:52 WIB

Aklamasi di Graha Pena: Amrullah Mundur, Suwardi Tahir Nahkodai PWI Sulsel 2026–2031

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:44 WIB

Kantongi 3 Suara di Konferprov Sulsel, PWI Enrekang Sepakat Pilih Ketua Visioner

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:22 WIB

Lalui Masa Pasca-Pandemi dan Perubahan Kurikulum, Angkatan Hebat SDN 1 Lewo Lulus 100 Persen

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:42 WIB

Jeneponto Kembali Raih WTP, Bupati Paris Yasir: Bukti Komitmen Transparansi Tata Kelola Keuangan

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:35 WIB

Bangkit dari WDP, Enrekang Sabet WTP BPK 2025: Energi Baru Tata Kelola Keuangan Daerah

Berita Terbaru