Soal Kondisi Sungai di Kota Tasik, Yayasan PADI Sebut Tidak Butuh Gubernur Jabar

Minggu, 30 April 2023 - 19:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Permasalahan isu banjir dan kondisi sungai Ciloseh,Cimulu dan Citanduy menjadi topik serius, pasalnya warga bantaran khawatir jika terjadi hujan deras.

Lantaran itu, Forum Panglayungan Bersatu (ForPlay2) menggelar dengar pendapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H.Muslim S.Sos.,M.Si juga H.Andi Warsandi S.E dari fraksi Partai Gerindra, Drs. H.Ate dari fraksi Partai Golkar, Bagas dari Praksi Partai PAN, Lurah Panglayungan Wasliman Solihat.

Iwan Restiawan Ketua Yayasan Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) yang selama ini menyuarakan aspirasi masyarakat menanggapi dengar pendapat yang diinisiasi Porflay2.

Pihaknya merasa bersyukur bahwa sekarang elemen elemen masyarakat, tokoh masyarakat bahkan para legislatif Kota Tasikmalaya sudah respek.

“Alhamdulillah, gerakan kita sampai hari ini tidak sia sia. Sekarang bisa dilihat bagaimana para aktivis dan elemen lain termasuk para tokoh serta legislatif Kota Tasik dari berbagai partai sudah respek,” ungkap Iwan.

Menurutnya, mereka tidak lagi berbicara tentang kepartaian maupun Dapil, akan tetapi lebih ke pedulinya bahaya banjir di Simpang Lima antara sungai Cimulu Ciloseh dan Citanduy.

“Selain itu, mereka tidak hanya bicara wacana tapi sudah bicara dan langsung turun bersama sama dengan warga,” sebutnya.

Iwan menegaskan, disini kita tidak pedulikan lagi sosok Gubernur Jawa Barat,” toh sudah jadi rahasia umum dia tidak peka dan seolah membiarkan rakyat ditelan air kalau banjir,” sindirnya.

Namun, LSM Padi masih optimis punya harapan kepada Presiden juga Kementrian untuk sama sama mengurus kerusakan alam.

“Jadi ini harapan baru bagi warga korban banjir utk hidup lebih optimis sebab hari ini kita sepakat bergerak bersama sama,” lanjutnya.

Iwan menyebut, pihaknya juga sepakat tidak percaya lagi terhadap perangkat PSDA PROV dan BBWS, karena tidak punya sikap untuk mengambil keputusan, seolah warga ini ditiadakan atau ditelantarkan.

“Kami katakan jangan gampang dibodohi memilih pemimpin yang tidak pro rakyat seperti Gubernur Jawa Barat, baru kali ini dipimpin yang tidak peka sama sekali terhadap bencana alam dan kekhawatiran masyarakatnya,” pungkas Iwan. (Lex)

Loading

Berita Terkait

Turnamen Voli Antar-RT Desa Limau Manis Meriah, Kades Hermansyah Turun Bertanding
Rugi Ratusan Juta, Korban Investasi Bodong Dapur SPPG Lapor Polisi
Juru Bicara KPK Klarifikasi Kabar Gempar OTT di Kabupaten Bogor
Adu Angker Gedung KPK vs Kantor Bupati Bogor, di Balik Kabar OTT Sejumlah Pejabat
Debat Panas di Grup WhatsApp, Dosen vs Aktivis: Apakah Merakyat Hanya saat Ada Kamera?
Polisi Tangkap Dua Pelaku Pencurian Warung di Tarogong Kaler Garut, Curi TV hingga Rokok
Bupati Garut Minta Calon Pimpinan BAZNAS Kelola Lembaga Secara Profesional
Polda Riau Bongkar Jaringan hingga Pemodal dan Amankan Rp972,8 Juta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 20:26 WIB

Turnamen Voli Antar-RT Desa Limau Manis Meriah, Kades Hermansyah Turun Bertanding

Kamis, 20 Agustus 2026 - 20:11 WIB

Rugi Ratusan Juta, Korban Investasi Bodong Dapur SPPG Lapor Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:48 WIB

Juru Bicara KPK Klarifikasi Kabar Gempar OTT di Kabupaten Bogor

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:38 WIB

Adu Angker Gedung KPK vs Kantor Bupati Bogor, di Balik Kabar OTT Sejumlah Pejabat

Kamis, 20 Agustus 2026 - 17:23 WIB

Debat Panas di Grup WhatsApp, Dosen vs Aktivis: Apakah Merakyat Hanya saat Ada Kamera?

Berita Terbaru

Kuasa hukum pelapor, Meiman N. Rukmana, S.H., M.H

Berita terbaru

Rugi Ratusan Juta, Korban Investasi Bodong Dapur SPPG Lapor Polisi

Kamis, 20 Agu 2026 - 20:11 WIB

Berita terbaru

Juru Bicara KPK Klarifikasi Kabar Gempar OTT di Kabupaten Bogor

Kamis, 20 Agu 2026 - 19:48 WIB