Penulis
Sultan patrakusumah VIII
Berdasarkan Fakta dan Informasi
Kekeringan dolar AS mengintai Indonesia. Likuiditas mata uang negeri Paman Sam menipis di tengah fenomena ‘dolar kuat’ yang melanda global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini tercermin dari pesatnya pertumbuhan kredit valas, namun tidak dibarengi dengan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) valas.
Bank Indonesia (BI) mencatat pada September 2022, pertumbuhan kredit tumbuh dua digit atau sebesar 18,1%, sedangkan pertumbuhan penghimpunan DPK valas hanya mencapai 8,4%.
Sejalan dengan itu, BI juga memperkirakan dana asing yang keluar dari Indonesia atau net outflow pada triwulan III 2022 diperkirakan mencapai US$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp 32,55 triliun (kurs Rp 15.500/US$).
Dengan likuiditas yang nyaris terkuras, kecenderungan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sulit dibendung. Pada penutupan perdagangan kemarin, Selasa (25/10/2022), rupiah menembus Rp15.620/US$ melemah 0,22% di pasar spot.
Pasokan devisa yang terbatas ini juga diakui oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam jumpa pers BI pekan lalu.
“Likuiditas valuta asing terbatas, sedangkan neraca perdagangan besar. Hal yang satu ini agak berbeda dengan periode-periode sebelumnya,” kata Destry.
BI sebagai Otoritas Moneter diharapkan dapat menjadi katalis dalam menstabilkan pasar keuangan di tanah air. Kenaikan suku bunga BI sebesar 50 bps dinilai penting untuk menjangkarkan inflasi atau ekspektasi yang bergerak liar.
Namun nyatanya sehari setelah kebijakan ini dikeluarkan, kenaikan suku bunga hingga hari ini belum mampu mendongkrak kinerja mata uang Garuda.
Padahal, BI sejak menaikkan suku bunga acuan pada Agustus 202222, mencanangkan operasi khusus untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Itu disebut Operasi Twist. Tak hanya triple intervensi, BI melakukan Operation twist dengan menjual SBN tenor pendek dan membeli tenor panjang. Dengan operasi ini, BI akan mendorong tarik-menarik SBN jangka panjang dengan harapan investor masuk kembali dan nilai tukar akan lebih stabil.
Chief Economist Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menilai langkah tersebut kurang strategis. Pasalnya, meski BI menaikkan suku bunga, keputusan mempertahankan pembelian obligasi di pasar perdana dan sekunder justru berujung pada ekses likuiditas.
“Rasio ekses likuiditas salah satunya terlihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan yang rendah, dan pada akhirnya mengurangi insentif antar bank untuk mengikuti BI dan menaikkan suku bunga,” katanya kepada CNBC Indonesia.
“Kalau suku bunga deposito rupiah tidak naik, maka instrumen lain termasuk deposito dolar juga tidak naik. Ujung-ujungnya selisih suku bunga Indonesia dan luar negeri tetap lebar,” ujarnya.
Apalagi suku bunga Singapura relatif lebih menarik, mengakibatkan likuiditas dolar masih tipis di perbankan domestik.
Alhasil, Bahana Sekuritas melihat banyak pendapatan ekspor Indonesia yang tersimpan di perbankan Singapura di tengah fenomena surplus yang terus berlanjut.
Ini karena bank-bank di negara tetangga menawarkan lebih dari 3% per tahun atas dolar AS yang ditempatkan pada deposito berjangka.
Kondisi ini semakin menegaskan bahwa windfall profit atau rejeki tak terduga dari tingginya harga komoditas global yang diterima Indonesia tercermin dari surplus neraca perdagangan selama 29 bulan berturut-turut telah menguap ke dalam negeri.
Sebagai catatan, dikutip dari BPS, surplus neraca perdagangan Januari-September 2022 mencapai US$39,87 miliar atau tumbuh 58,83%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan meyakini surplus akan terus berlanjut hingga akhir tahun dan Indonesia akan membukukan surplus US$ 60 miliar.
Dh sanksi
Padahal, di sisi lain, pemerintah dan BI kembali memberlakukan sanksi bagi eksportir yang tidak menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.
Sebelumnya, aturan wajib parkir devisa di dalam negeri dilonggarkan oleh BI selama pandemi. Pada pertengahan Juli lalu, BI bahkan memperpanjang batas waktu pengajuan pembebasan sanksi penangguhan ekspor (SPE) hingga akhir Desember 2022.
Dengan pencabutan relaksasi ini, cadangan devisa (cadev) Indonesia ?
pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan DHE non SDA berupa penyampaian hasil pemantauan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk non-SDA, sanksi yang dikenakan berupa penangguhan ekspor.
Selama ini, ada sejumlah eksportir, baik SDA maupun non SDA, yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan DHE. Beberapa penyebabnya adalah belum membuka rekening khusus DHE SDA, atau sudah membuat rekening khusus tetapi DHE belum diterima Bank Indonesia.
Dalam susunan diatas hanya ada satu kata untuk kalian, SADARLAH
Bayar hutang ke grantor
Phoenix Ina 18 lady Ofross / trust Guarante Phoenix Sultan patrakusuma
Hanya itu jalan keluarnya, Selesaikan
status hukum keuangan itu. Dasarnya terkait putusan 1997, 1999, 2002. Sebagaimana Yang Sudah Saya Jelaskan diberbagai Media
Selamat Berpikir Cerdas. Salam Sehat
Sesuai dengan peraturan. Data2 hutang piutang ada di World Bank, Bank International settlement dan Feds.
Feds naikin suku bunga mau tidak mau harus naikan suku bunga Commercial Banking regulator BI karena devisa luar negeri dalam dollar.
Jual SBN itu hutang jangka panjang dan pendeknya jadi cucu dan cicit kita lah yang bayar bukan kita lagi
Jadi pemimpin tidak pikirin rakyat pemimpin selanjutnya dan seterusnya yang penting gue selamat.
Bulan depan BI tutup buku tinggal lihat balance sheet merah atau hitam
Selamat berpikir
Ttd
ROHIDIN SH PK VIII
trust guarante phoenix
Ina 18 lady Ofross
Tinggalkan Balasan