Tasikmalaya, MNP – SAPMA PP Kota Tasikmalaya, mengecam keras temuan 395 kendaraan dinas yang menunggak pajak. Ini bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan potret bobroknya tata kelola birokrasi di Kota Tasikmalaya.
Pengurus Cabang SAPMA PP Kota Tasikmalaya Acep Igin Ginanjar menyebut, ASN yang seharusnya menjadi teladan masyarakat justru memperlihatkan wajah arogan dan abai terhadap kewajiban paling dasar.
Pasalnya, pajak kendaraan dinas bukan dibayar dari uang pribadi ASN, melainkan dari anggaran daerah yang bersumber dari keringat rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika sampai ratusan kendaraan menunggak, pertanyaannya: kemana anggaran itu? Mengapa sistem pengawasan begitu lemah? Dan siapa yang bermain di balik kelalaian masif ini?,’? kata Acep Igin Ginanjar, Kamis (21/08/2025).
Ironisnya, rakyat kecil dipaksa taat pajak dengan razia dan sanksi tegas, sementara pejabat yang hidup dari uang rakyat justru dilindungi meski menunggak ratusan kendaraan. Ini adalah bentuk kemunafikan birokrasi—tajam ke bawah, tumpul ke atas.
SAPMA PP Kota Tasikmalaya m menilai akar persoalan ini terletak pada Budaya permisif dan mentalitas kebal hukum di kalangan ASN, Kegagalan pengawasan internal oleh Inspektorat dan BPKAD dan tidak adanya sanksi yang membuat ASN merasa aman melanggar aturan.
Lantaran itu, Acep Igin Ginanjar menuntut langkah konkret dari Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk audit total seluruh kendaraan dinas beserta alokasi anggarannya.
Selain itu, SAPMA PP Kota Tasikmalaya meminta publikasikan secara terbuka instansi yang menunggak agar masyarakat tahu siapa yang bermain.
“Tindak tegas hingga pencopotan jabatan bagi ASN atau pejabat yang terbukti lalai dan Reformasi sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang,” tegasnya.
Jika ASN tidak mampu memberi teladan dengan sekadar membayar pajak kendaraan dinas, maka ASN tersebut tidak layak disebut abdi negara. Mereka telah merusak kepercayaan publik dan menjadi beban bagi kota ini.
Acep Igin Ginanjar bersama rekan rekan SAPMA PP Kota Tasikmalaya, menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat birokrasi bermain-main dengan amanah rakyat. Pajak bukan sekadar angka, tetapi tanggung jawab moral dan bukti integritas yang harus ditegakkan!,” pungkasnya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan