TASIKMALAYA, MNP – Rencana gotong royong yang diinisiasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tasikmalaya untuk membersihkan kawasan pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Wirawangsa di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya pada Minggu (24/5/2026) mendapat beragam perhatian.
Salah satunya mendapat sorotan dari Koordinator Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU), Septyan Hadinata.
Kabarnya, kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk membersihkan kawasan SOR yang selama bertahun-tahun belum dapat dimanfaatkan dan kini dipenuhi rumput liar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SOR Mangunreja sendiri diketahui merupakan proyek pembangunan fasilitas olahraga yang dimulai sejak tahun 2014.
Dalam berbagai informasi yang berkembang, pembangunan tersebut disebut telah menyerap anggaran awal sekitar Rp300 miliar, yang lokasi tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Tasikmalaya.
Namun hingga kini belum sepenuhnya selesai dan kondisinya menjadi perhatian publik karena sebagian kawasan terlihat tidak terawat.
Menanggapi hal tersebut, Septyan menyatakan gotong royong merupakan kegiatan positif, tetapi menurutnya publik memiliki pertanyaan yang jauh lebih besar dibanding sekadar pembersihan lokasi.
“Yang menjadi perhatian bukan kegiatan gotong royongnya. Membersihkan lingkungan itu baik dan harus diapresiasi. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya tentang masa depan fasilitas ini dan bagaimana akuntabilitas pembangunannya,” kata Septyan saat dimintai tanggapan, Sabtu (22/05).
Menurutnya, SOR Wirawangsa bukan sekadar lahan yang ditumbuhi rumput liar, melainkan proyek besar yang sejak awal diproyeksikan menjadi pusat pengembangan olahraga daerah.
“Kalau benar anggaran yang pernah terserap mencapai ratusan miliar rupiah, tentu publik berhak mengetahui sejauh mana realisasi pembangunannya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, kendalanya apa, dan bagaimana arah penyelesaiannya,” ujarnya.
Septyan mengatakan kondisi SOR Mangunreja yang belum dapat dimanfaatkan setelah bertahun-tahun perlu mendapat perhatian serius.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan alasan keterbatasan anggaran semata.
“Jangan sampai kekurangan anggaran dijadikan pembenaran atas terlantarnya pembangunan. Karena ini bukan proyek kecil dan bukan pula fasilitas biasa. Ini menyangkut harapan olahraga daerah dan penggunaan anggaran publik,” katanya.
Menurutnya, perlu ada langkah evaluatif yang lebih mendalam termasuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Saya kira perlu ada audit investigatif atau evaluasi menyeluruh sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku agar publik mendapatkan gambaran yang jelas. Bukan untuk mencari siapa salah atau benar, tetapi untuk memastikan akuntabilitas,” ujar Septyan.
Ia menambahkan, audit maupun evaluasi diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Di antaranya bagaimana progres riil pembangunan, berapa nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan, apa penyebab terhentinya pembangunan, bagaimana kondisi fisik saat ini serta apa langkah penyelesaiannya.
“Harus ada keterbukaan. Publik berhak tahu. Karena ketika sebuah proyek besar dibangun menggunakan anggaran negara atau daerah, maka akuntabilitas kepada masyarakat menjadi hal yang wajib,” tegasnya.
Menurut Septyan, kondisi SOR saat ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya semak dan ilalang.
“Rumput liar itu hanya gejala permukaan. Masalah sebenarnya adalah bagaimana nasib fasilitas itu ke depan,” ujarnya.
Ia menilai momentum gotong royong seharusnya diperluas menjadi forum besar pembahasan olahraga daerah.
PSU mendorong agar kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi publik atau sarasehan olahraga yang menghadirkan pemerintah daerah, DPRD, pengurus cabang olahraga, atlet, akademisi, serta masyarakat.
“Kalau tujuannya membangkitkan perhatian terhadap olahraga daerah, saya kira akan jauh lebih besar manfaatnya apabila ada forum terbuka. Duduk bersama dan membahas masa depan olahraga Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.
Menurutnya, olahraga daerah masih menghadapi berbagai persoalan mulai dari keterbatasan sarana latihan, belum meratanya fasilitas olahraga hingga tingkat kecamatan dan desa, sampai kebutuhan pembinaan atlet berkelanjutan.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan adanya nuansa politik di balik kegiatan gotong royong tersebut, Septyan meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan.
“Kita harus objektif. Kehadiran tokoh politik di organisasi olahraga tidak otomatis membuat semua kegiatan menjadi agenda politik,” katanya.
Namun ia menegaskan agar olahraga tetap dijaga dari kepentingan praktis.
“Olahraga akan sehat dan berprestasi apabila dikelola oleh orang-orang yang memahami olahraga, memahami pembinaan atlet dan kebutuhan prestasi. Prinsipnya sederhana, jangan politisasi olahraga,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai banyaknya cabang olahraga di bawah KONI Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin figur politik maupun anggota legislatif, Septyan menilai hal itu justru bisa menjadi kekuatan.
“Kalau memang cukup banyak pengurus cabor berasal dari kalangan politik atau anggota DPRD, itu sebenarnya bisa menjadi modal besar. Mereka punya akses komunikasi, fungsi pengawasan, ruang kebijakan. Semestinya itu dipakai menjadi corong kebutuhan olahraga kepada pemerintah daerah,” katanya.
Septyan menyebut, dorongan tersebut dapat diarahkan pada penyelesaian fasilitas olahraga, pembinaan atlet hingga percepatan pembangunan infrastruktur yang belum selesai.
“Yang perlu dijaga bukan keberadaan tokoh politiknya. Tetapi jangan sampai olahraga dipakai untuk kepentingan politik. Sebaliknya, politik harus dipakai membantu kemajuan olahraga,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Septyan mengatakan masyarakat tidak hanya menunggu kawasan SOR bersih dari rumput liar. Masyarakat, kata dia, menunggu jawaban yang lebih mendasar.
“Kenapa pembangunan ini bisa berhenti? Apa penyebabnya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah masih menjadi prioritas daerah? Dan kapan masyarakat serta atlet benar-benar dapat menggunakan fasilitas itu?” ujarnya.
“Karena yang perlu dibersihkan bukan hanya rumput liar di kawasan SOR. Tetapi juga kebuntuan informasi, ketidakjelasan arah penyelesaian, dan minimnya akuntabilitas kepada publik,” pungkas Septyan.
Penulis : Red
Tinggalkan Balasan