Pakpak Bharat, MNP – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi program Pencegahan Korupsi Pada Area dan Sektor Prioritas Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kegiatan ini digelar di ruang rapat Garuda, kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Kamis (30/10/2025).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh PIC wilayah Sumatera Utara KPK RI, Renta Marito, serta seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pakpak Bharat, para pengampu delapan area intervensi KPK, dan undangan penting lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan KPK RI dalam upaya membangun sistem Pemerintahan Pakpak Bharat yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
“Semoga apa yang kita kerjakan hari ini akan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pakpak Bharat di masa mendatang yang bebas dari korupsi,” ucap Bupati.
Sementara itu, PIC wilayah Sumatera Utara KPK, Renta Marito, menjelaskan bahwa kehadiran KPK bertujuan membantu jalannya roda pemerintahan di Pakpak Bharat terhindar dari praktik rasuah.
“Mudah-mudahan komunikasi kita dalam upaya pendampingan pemberantasan korupsi ini bisa semakin baik. Kami berharap sistem pencegahan korupsi yang kita lakukan ini bisa berhasil melalui LHP BPK, serta pengawasan yang melekat,” jelas Renta Marito.
Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan sistem pencegahan korupsi dari KPK yang berfungsi sebagai pemantauan, pengendalian, dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah.
Sistem ini adalah penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP). Tujuannya adalah memastikan pemerintahan daerah berjalan efektif, bersih, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Penulis : Benny Solin
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan