Jakarta, MNP – Forum Komunikasi Honorer Nakes dan non nakes (FKHN) Kab Tasikmalaya didampingi Komisi IV DPRD, serta Dinas Kesehatan berangkat ke Jakarta.
Tujuan kedatangan tersebut, guna kejelasan akan nasib tenaga kesehatan bagaimana kedepan dengan cara membuka komunikasi dengan pemerintah terkait, dalam hal ini Direktorat Jendral Kesehatan Indonesia.
Perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes non nakes (FKHN) kabupaten Tasikmalaya, Rudi hartono, Selasa (08/08/22) mengatakan, pemerintah melalui Menpan RB di 2023 memastikan sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah, karena hanya akan ada ASN maupun tenaga P3K.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Rudi berharap kedepannya, pemerintah mengutamakan pengangkatan honorer yang sudah lama mengabdi melalui tahapan seleksi.
Rudi menegaskan, permintaan FKHN kab Tasikmalaya, meminta keterbukan data yang sudah masuk data base KEMENKES melalui Aplikasi SISDMK (sistem informasi sumber daya manusia kesehatan), terusnya minta adanya Afirmasi.
“Jadi Afirmasi pengangkatan untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi, selain itu juga yang pasti menegaskan supaya mohon tidak ada pemutusan hubungan kerja di 2023 akibat kebijakan Kemenpan RB, tetapi kami mohon adanya penataan tempat pada SDM nakes dan non nakes yang lebih baik,” tegasnya.
Untuk langkah selanjutnya, FKHN Kabupaten Tasikmalaya akan terus mengupayakan komunikasi terhadap semua pemangku kepentingan. Baik itu Menpan RB, Menkes maupun dengan komisi IX DPR, bahkan ke Presiden RI.
Ditanya terkait hasil pertemuan dengan Kemenkes, Rudi secara gamblang menyebut, FKHN lebih memberikan support dan akan segera mengusulkan.
“Tadi melalui ibu Dirjen Kemenkes, beliau support kita dengan adanya gerakan FKHN kab Tasikmalaya serta membawa data analisis permasalahan kesehatan yang ada di kab Tasikmalaya khususnya, umumnya yang ada d Indonesia,” pungkas Rudi. (Anita).
Tinggalkan Balasan