Tasikmalaya, MNP – Setelah berjam jam melalukan orasi, akhirnya PJ Walikota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah menerima peserta aksi yang menamakan Forum Parlemen Jalanan Pemerhati Pendidikan (FPJPP) diruang kerjanya, Senin (05/08/2024).
Pada pertemuan itu, PJ Walikota didampingi oleh Asda III, Kepala Badan Kesbangpol dan Plt Kepala Dinas Pendidikan serta sejumlah anggota Polisi dan Satpol-PP.
Para ketua Ormas/LSM menyampaikan beberapa tuntutannya yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan harapan Pemkot Tasikmalaya segera mengambil sikap dan langkah untuk mengatasi persoalan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasalnya, FPJPP menilai persoalan PPDB telah menimbulkan keresahan dan krisis sosial di tengah tengah masyarakat, para ketua Ormas LSM mendesak agar Pemkot Tasikmalaya segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Jabar.
Termasuk komunikasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan KCD XII untuk menyikapi sekitar 4000 anak sekolah yang tereleminasi oleh sistem jalur Zonasi yang saat ini terancam putus sekolah.
Kordinator Lapangan dari FPJPP Tatang Sutarman menyampaikan persoalan yang melatarbelakangi kisruhnya PPDB diantanya tidak adanya kordinasi antara KCD/Dinas provinsi dengan pemerintah kota.
Selain itu, Tatang Sutarman juga menyinggung kurangnya ruang kelas pembelajaran di setiap sekolah dan terlalu dibatasinya jumlah siswa di setiap rombongan belajar.
“Tiap kelas yang seharusnya bisa lebih dari 36 siswa menjadi 40 siswa lebih juga masih kurangnya pemerataan sekolah SMAN di beberapa wilayah atau daerah,” jelas Tatang Toke sapaan akrabnya.
Sementara itu, PJ Walikota Cheka Virgowansyah mengapresiasi dan menyambut baik terhadap gerakan FPJPP karena masih ada element masyarakat yang perduli dan kritis terhadap dunia pendidikan.
PJ Walikota Tasikmalaya berjanji akan segera membawa persoalan itu kepemerintahan yang lebih tinggi baik Pemprov maupun ke Kementrian Pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Dede Sukmajaya Ketua LSM Trinusa menyatakan, bahwa aksi moral itu tidaklah berakhir di bale kota, melainkan melainkan akan terus berlanjut sampai ada jawaban yang pasti.
“Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini, walaupun aksi aksi berikutnya harus dilakukan di provinsi Jawa Barat atau di Jakarta,” pungkas Dede Sukmajaya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
