Pasien Kritis Berpindah Empat Rumah Sakit hingga Meninggal, Rantai Pelayanan IGD Dipertanyakan

TASIKMALAYA, MNP — Kisah Endang Rauf (58), pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dalam kondisi kritis sebelum akhirnya meninggal dunia di RSUD dr. Soekardjo.

Peristiwa nahas tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai mekanisme pelayanan kegawatdaruratan di Kota Tasikmalaya.

Kejadian yang terjadi pada Kamis, 17 September 2026, itu bukan sekadar soal pasien diterima atau tidak diterima oleh sebuah rumah sakit.

Lebih jauh, kronologi yang disampaikan keluarga membuka pertanyaan mengenai bagaimana sistem triase, pemeriksaan awal, kapasitas IGD, komunikasi kepada keluarga, hingga mekanisme rujukan dijalankan ketika seorang pasien datang dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan segera.

Menurut Asep, adik Endang, kondisi kakaknya tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran sekitar pukul 15.00 WIB. Keluarga kemudian membawa Endang ke IGD RSUD dr. Soekardjo.

Namun, menurut keterangan keluarga, saat tiba di rumah sakit tersebut, Endang tidak langsung memperoleh pemeriksaan medis awal.

Keluarga mengaku mendapat penjelasan bahwa kondisi IGD sedang penuh dan fasilitas seperti brankar serta kursi roda tidak tersedia.

Dalam kondisi pasien yang terus memburuk, keluarga kemudian mencari pertolongan ke rumah sakit lain.

Endang dibawa ke RS Jasa Kartini, kemudian ke RS Hermina. Menurut Asep, kedua rumah sakit tersebut juga tidak dapat menerima pasien karena keterbatasan kapasitas.

Rangkaian perpindahan itu akhirnya membawa Endang ke RS Prasetya Bunda. Di rumah sakit tersebut, menurut keluarga, pasien langsung diterima dan mendapatkan tindakan medis.

“Di RSUD dr. Soekardjo kami diberitahu ruangan penuh, bahkan brankar dan kursi roda juga tidak ada. Setelah itu kami mencari rumah sakit lain. Di Jasa Kartini dan Hermina juga disampaikan ruangan penuh. Ketika sampai di PB, pasien langsung diterima dan segera ditindak,” ujar Asep.

Setelah mendapatkan penanganan di RS Prasetya Bunda, Endang kemudian dirujuk kembali ke RSUD dr. Soekardjo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Keluarga mengaku sempat diliputi kekhawatiran. Mereka khawatir persoalan yang sebelumnya dialami kembali terjadi ketika pasien dibawa ke rumah sakit tersebut.

Menurut keluarga, mereka kemudian meminta bantuan melalui relasi untuk memastikan Endang dapat diterima di RSUD dr. Soekardjo.

Setelah tiba di IGD RSUD dr. Soekardjo pada malam hari, Endang akhirnya mendapatkan perawatan.

Namun, menurut keterangan keluarga, dokter yang menangani sempat mempertanyakan mengapa pasien baru dibawa pada malam hari.

Keluarga kemudian menjelaskan bahwa Endang sebenarnya telah dibawa ke RSUD dr. Soekardjo sejak sore, tetapi menurut mereka tidak langsung mendapatkan pelayanan sehingga akhirnya dibawa berkeliling mencari rumah sakit lain.

Beberapa jam setelah menjalani perawatan, kondisi Endang tidak tertolong. Pasien kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Peristiwa tersebut tentu tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai akibat dari kegagalan pelayanan rumah sakit.

Sebab, kondisi medis pasien, tingkat kegawatan, perjalanan penyakit, serta tindakan yang diberikan di setiap fasilitas kesehatan perlu diperiksa berdasarkan rekam medis dan data medis yang objektif.

Namun, justru di titik inilah persoalan pelayanan publik menjadi penting untuk dibuka secara terang.

Sekjen DPC Pospera Kota Tasikmalaya, Askur, menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat memperoleh penanganan berdasarkan tingkat kegawatannya, bukan sekadar berhadapan dengan persoalan kapasitas ruang.

Askur menyebut, kalau melihat kejadian ini, kualitas pelayanan kesehatan tentu menjadi pertanyaan.

Apalagi Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki program Tasik Melayani dan Tasik Sehat dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2025–2029.

“Harapannya, pelayanan kepada masyarakat, terutama pasien dalam kondisi kritis, benar-benar selaras dengan semangat program tersebut,” ujar Askur.

Ia menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah rumah sakit sedang penuh atau tidak.

Yang jauh lebih penting, kata Askur, adalah memastikan bagaimana pasien pertama kali diterima, apakah dilakukan pemeriksaan awal, bagaimana tingkat kegawatan ditentukan, bagaimana keluarga mendapatkan informasi, serta bagaimana rumah sakit mengatur rujukan ketika kapasitas pelayanan memang terbatas.

“Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru harus mencari rumah sakit dari satu tempat ke tempat lain. Ini yang perlu dievaluasi agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang tidak semestinya dijawab hanya berdasarkan keterangan satu pihak.

Apa yang terjadi ketika Endang pertama kali tiba di IGD RSUD dr. Soekardjo? Apakah pemeriksaan awal dilakukan?
Bagaimana kondisi pasien saat pertama datang?

Bagaimana hasil triase dan penentuan prioritas kegawatdaruratannya?
Benarkah fasilitas IGD sedang penuh dan tidak tersedia brankar maupun kursi roda? Jika pasien tidak dapat ditangani saat itu, bagaimana mekanisme rujukan dijalankan?

Kemudian, mengapa pasien yang sebelumnya disebut tidak dapat diterima karena kapasitas akhirnya dapat diterima setelah kembali ke RSUD dr. Soekardjo pada malam hari?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab secara objektif agar tidak terjadi kesimpulan sepihak.

Rekam medis, catatan waktu kedatangan pasien, hasil pemeriksaan awal, catatan triase, kapasitas tempat tidur, komunikasi rujukan, hingga dokumen administratif dan medis terkait menjadi bagian penting untuk menelusuri rangkaian peristiwa secara utuh.

Jika seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, maka penjelasan berbasis data juga penting untuk memberikan kepastian kepada publik sekaligus melindungi tenaga medis dan fasilitas kesehatan dari tuduhan yang tidak berdasar.

Sebaliknya, apabila ditemukan adanya celah dalam sistem pelayanan, maka temuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.

Kasus Endang Rauf pada akhirnya bukan hanya tentang seorang pasien yang meninggal dunia. Ini menyangkut pertanyaan yang lebih besar mengenai kesiapan sistem pelayanan kegawatdaruratan ketika masyarakat datang dalam kondisi kritis.

Pemerintah Kota Tasikmalaya, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit terkait memiliki ruang untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan prosedur yang berlaku.

MNPotret membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada RSUD dr. Soekardjo, RS Jasa Kartini, RS Hermina, maupun RS Prasetya Bunda terkait seluruh rangkaian peristiwa tersebut.

Sebab, transparansi dalam pelayanan publik bukan hanya diperlukan ketika terjadi persoalan, tetapi juga menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan