Sumedang, MNP – Penerapan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sumedang mendapatkan apresiasi khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tito mengaku kagum setelah melihat Command Center sebagai basis data, analisis dan dasar membuat kebijakan berbasis digital yang sangat detail dan rinci.
“Jujur, saya kagum dengan Sumedang. Ini pertama kalinya saya datang ke daerah melihat sistem digitalisasi yang begitu detail. Saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Bupati,serta seluruh pejabat Sumedang, kata Tito saat diwawancara di sela sela agenda kunjungannya di Sumedang, Jum’at, (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito mengatakan, untuk mengubah paradigma dari manual ke digital tidaklah mudah karena perlu adanya komitmen kuat atau political will dari kepala daerahnya.
“Pertama, kepala daerah harus punya komitmen,untuk punya komitmen, kepala daerahnya harus punya dasar teknologi informasi. Kemudian kedua, mengajak para staf dan memilih orang-orang untuk melek teknologi sampai tingkat desa. Tentu ini tidak gampang,” kata Tito.
Dirinya juga melihat keberanian Bupati/wakil serta Sekretaris Sumedang karena dengan digitalisasi, sistem pemerintahan menjadi transparan, baik dari segi pengelolaan anggaran maupun program yang dilaksanakan.
“Ini bukan main-main. Dengan digitalisasi, sistem pemerintahannya menjadi terbuka. Setiap rupiah yang masuk dan keluar ketahuan. Program pun terkendali dan terkontrol. Ini pemerintahan yang sangat transparan,” tuturnya.
Tito menegaskan, dengan basis data tersebut, kebijakan bergerak dinamis secara ‘real time’ sehingga bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat sehingga langsung menyentuh permasalahan masyarakat.
“Kami akan pelajari dan mengajak daerah lain melakukan hal yang sama untuk direplikasi dan diintegrasikan secara nasional. Karena formatnya sama,” tutup Tito.
Turut hadir dalam launching Super Meta, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, unsur Forkopimda, Sekda Sumedang Herman Suryatman dan para kepala OPD. (Riks/Kontrib)
