Tasikmalaya, MNP – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI) merupakan wadah bagi perempuan dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Sebagai organisasi yang berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan, KOPRI harus mampu menyuarakan serta mengawal kebijakan yang tidak adil terhadap perempuan.
Hal ini disampaikan oleh Laura Natalia, salah satu kader KOPRI PMII Kota Tasikmalaya, yang menekankan pentingnya kader KOPRI menjadi agen perubahan yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KOPRI harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan gender. Tantangan terhadap isu ini masih sangat besar, terutama di wilayah Jawa Barat, di mana masih terdapat ketimpangan dalam berbagai aspek,” ujar Laura.
Faktanya, tantangan ketidakadilan gender masih nyata terjadi di berbagai sektor.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Taufik Nurrohim, S.Psi, mengungkapkan bahwa data terkini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, antara lain:
Pendidikan: Kurang dari 18% perempuan di pedesaan melanjutkan perguruan tinggi, sementara angka partisipasi kasar SMA/SMK perempuan hanya 82%, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 86%.
Ketenagakerjaan: Hanya 55% perempuan yang aktif dalam angkatan kerja, jauh di bawah angka partisipasi laki-laki yang mencapai 82%. Selain itu, sebanyak 65% perempuan bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum.
Kesehatan: Angka Kematian Ibu (AKI) di pedesaan masih tinggi, yakni 150 per 100.000 kelahiran, sementara target nasional adalah 70 per 100.000.
Politik: Representasi perempuan di DPRD Jawa Barat masih rendah, yakni 22,5%, jauh dari target kuota nasional sebesar 30%.
Kebijakan berbasis gender sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya.
Perempuan harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun kebijakan publik,” ujar Taufik,
Melihat kondisi ini, Laura menegaskan bahwa kader KOPRI harus memiliki kesadaran tinggi terhadap permasalahan ketidakadilan gender yang masih terjadi.
Ia juga menekankan pentingnya kader KOPRI untuk bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkan media sosial sebagai alat perjuangan.
“Di era digital ini, kita harus mampu berinovasi dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi. Media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi, mengedukasi masyarakat, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan,” tambahnya.
Dengan tantangan yang semakin kompleks, peran kader KOPRI menjadi semakin penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan yang ada.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan