Tasikmalaya, MNP – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya kembali disorot. Kritik terbaru datang dari Ketua Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya (GMKT), M. Rizky Firmansyah atau yang akrab disapa Rizky, Sabtu (29/11/2025).
Ia menegaskan bahwa persoalan teknis maupun indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh dianggap sepele, bahkan sebagian sudah masuk kategori pelanggaran hukum yang patut ditangani aparat penegak hukum (APH).
Rizky mengungkapkan bahwa GMKT menerima banyak laporan dari guru, orang tua, hingga siswa terkait implementasi program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil penelusuran yang dilakukan bersama rekan-rekannya, ditemukan sejumlah persoalan serius yang dinilai mengganggu efektivitas MBG di lapangan.
Salah satu masalah utama adalah jadwal distribusi makanan yang kerap datang tidak tepat waktu. Banyak laporan menyebutkan makanan tiba saat jam pelajaran berlangsung, bukan pada waktu istirahat sebagaimana mestinya.
Kondisi ini bukan hanya mengganggu proses belajar mengajar, namun juga menyita waktu guru yang harus ikut turun tangan mendistribusikan makanan dari kendaraan MBG.
“Guru itu sudah punya beban kerja yang cukup berat. Tidak semestinya mereka harus ditambah tugas mengurusi distribusi makanan,” tegas Rizky.
Selain waktu distribusi yang bermasalah, menu makanan yang diberikan juga banyak dikeluhkan. Beberapa pihak menilai porsi dan variasi menu terlalu sederhana, bahkan jika dihitung nilai nominalnya, dianggap tidak sebanding dengan standar anggaran MBG.
Temuan ini membuat GMKT menduga adanya potensi penyimpangan anggaran yang perlu mendapat perhatian aparat hukum.
Persoalan semakin mengemuka dengan adanya laporan keterlambatan distribusi makanan di sejumlah sekolah hingga menjelang pukul tiga sore.
Karena murid sudah pulang, makanan tidak termanfaatkan dan akhirnya terbuang, sehingga menimbulkan pemborosan anggaran.
Kualitas makanan yang dianggap kurang lezat juga membuat sebagian siswa enggan menghabiskan jatahnya, memicu penumpukan sisa makanan.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, GMKT menyatakan tengah menyusun bukti-bukti dari laporan yang diterima untuk disampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum.
Menurut Rizky, langkah ini penting agar pelaksanaan MBG tetap berada di jalur yang benar dan tidak menjadi proyek asal jalan.
“Kami mendukung program MBG, karena tujuannya baik untuk meningkatkan gizi siswa. Tapi kalau pelaksanaannya bermasalah dan ada indikasi penyimpangan, tentu harus dikawal bersama,” ujar Rizky.
Ia pun meminta APH untuk tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang ada. “Ini menyangkut hak anak-anak dan uang negara. Kalau ada yang tidak sesuai aturan, harus diproses,” pungkasnya.
Penulis : SN
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan