Genjot Program Prioritas, Pemdes Neglasari – Dramaga Menggelar Tiga Agenda Musdes Sekaligus

Redi Setiawan

Senin, 24 Februari 2025 - 17:29 WIB

URL berhasil dicopy

Bogor, MNP – Pemerintahan Desa (Pemdes) Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor menggelar Musyawarah Desa (Musdes), Senin (24/02/2025).

Kegiatan tersebut demi transparansi realisasi program pemerintah desa, disertai sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APB Desa, dari periode tahun anggaran/TA 2024 yang lalu, pada Publik dan Pemerintah di atasnya.

Selain itu, Musdes ini dalam rangka pematangan rencana kerja disertai pengoptimalannya (realisasi APBDes-Program skala prioritas pemerintah) di Periode Tahun Anggaran 2025.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga:

Tiga agenda musyawarah digelar sekaligus di tempat yang sama, Dua agenda berupa Musyawarah Desa Reguler, serta Satu agenda merupakan musyawarah Desa Khusus (MusDesus).

Acara dipimpin oleh Kepala Desa Neglasari, diikuti pula perangkat desa dan jajaran Lembaga Kemasyarakatan (para Kepala Dusun, Ketua RT-RW serta Kader PKK dan anggota SatLinMas), wakil Forkopimcam Dramaga serta pengurus MUI desa Neglasari dan unsur warga masyarakat lainnya.

Adapun substansi agenda dari ketiga musyawarahnya itu antara lain, Musdes LPJ (Laporan Pertanggung jawaban) Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) pada periode tahun anggaran 2024.

Selanjutnya yang keduanya Musdes Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Program Ketahanan Pangan periode tahun anggaran baru 2025.

Sedangkan yang ketiganya, berupa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), dalam rangka Evaluasi, Finalisasi dan Penetapan para Calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, tahun anggaran 2025 dengan jumlah quota 0,54% dari total jumlah penduduk, yang lebih dari 10.000 jiwa.

Ditanya mengenai dampak kebijakan pemerintah pusat mengenai pemangkasan anggaran, untuk efisiensi di 16 Pos Anggaran Nasional, dikaitkan dengan prioritas realisasi program desanya. Kades Neglasari, Yayan Mulyana, mengaku tak ada dampak apa pun.

“InshaAlloh tak terdampak, tidak ada dampak apa pun dari kebijakan pemerintah pusat itu. Karena tidak ada pemangkasan anggaran di tingkat pemerintahan desa, buat kegiatan program apa pun tak ada pemangkasan,” jelasnya.