Tasikmalaya, MNP – DPP Ormas Gapura beserta DPP LSM Fordem (Forum Demokrasi Masyarakat Madani) mengamankan lahan dan bangunan milik warga Kp Cantilan Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dari pengeksekusian Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya.
Mereka mempertahankan tanah dan bangunan tersebut atas dasar bahwa lahan yang luasnya 650 m² itu adalah masih mutlak sebagai kepemilikan para hak waris dari almarhum Bapak Abdul kodir yang wafat di tahun 1990 sebagaimana putusan Pengadilan Agama (PA) Tasikmalaya nomor 3371/Pdt.G/2020/PA.Tsm
Ketua Umum DPP Gapura Tatang Sutarman alias Tatang Toke menjelaskan, bahwa rencana pengeksekusian yang akan dilakukan oleh PN Tasikmalaya itu atas dasar putusan PN yang mengabulkan gugatan dari pihak penggugat atas nama ibu Rukesih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tatang Toke menyebut, akan tetapi bukti bukti gugatan itu oleh putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya di anggap tidak sah dan cacat formil, dikarenakan dalam sarat administrasi yang dimiliki oleh penggugat ada banyak hal yang tidak sesuai dengan realita dan pakta.
“Kami Gapura dan Fordem berada di lokasi ini sifatnya hanya membantu masyarakat yang lemah yang saat ini sedang terdzolimi oleh para pihak terkait, kami akan ta’at pada putusan hukum dan perundang undangan kalau hukum itu sendiri tegak lurus dan tidak keberpihakan,” tegas Tatang Toke, Jumat (24/01/2025).
Di tempat yang sama wakil ketua DPP FORDEM Ade Gunawan mengaku siap berkomitmen untuk membela kaum lemah yang terdzolimi.
“Dalam persoalan ini kami atas nama para ahli waris dan atas nama hukum kami secepatnya akan mengajukan Peninjauan Kembali dan banding,” kata Ade Gunawan.
Lain halnya pernyataan ketua DPP Fordem Ade Irawan yang menjelaskan pemasangan plang/papan nama ini sebagai bentuk perlawanan yang berkelanjutan.
“Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya sama sama memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali waktu dekat ini,” tandas Ade Irawan.
Penulis : Insani Putri
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan