Gebrak Digitalisasi Pajak Daerah
ENREKANG, MNP — Pemerintah Kabupaten Enrekang resmi menabuh genderang perang terhadap transaksi tunai konvensional.
Komitmen itu ditunjukkan lewat gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Bank Sulselbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum strategis ini menjadi titik tolak transformasi digital sektor pendapatan daerah sekaligus upaya masif peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis non-tunai di Bumi Massenrempulu.
Dipimpin langsung Bupati Enrekang Muh. Yusuf Ritangga selaku Ketua TP2DD, HLM berlangsung Kamis 7/5/2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati mulai pukul 09.00 WITA. Forum ini bukan sekadar seremoni.
Seluruh unsur Forkopimda hadir lengkap: Ketua DPRD Enrekang, Kapolres Enrekang, Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Dandim 1419 Enrekang, hingga Ketua Pengadilan Negeri Enrekang.
Kehadiran para petinggi daerah ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan kerja Bapenda semata, melainkan gerakan lintas sektor yang dikawal dari level tertinggi.
Puncak acara HLM ditandai dengan launching Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah (MASIGAKI). Aplikasi ini digadang sebagai game changer dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
MASIGAKI mengintegrasikan seluruh kanal pembayaran digital, memotong rantai birokrasi, menutup celah kebocoran, dan menyajikan data penerimaan daerah secara real-time.
Wajib pajak kini bisa bayar PBB, reklame, restoran, hingga retribusi pasar cukup dari genggaman tangan tanpa harus antre di loket.
Tidak berhenti di sektor fiskal, TP2DD Enrekang juga menyentuh sektor sosial keagamaan. Dalam momen yang sama, dilakukan penyerahan kotak amal QRIS masjid secara simbolis kepada pengurus DKM se-Kabupaten Enrekang.
Langkah ini menjadi perluasan pemanfaatan sistem pembayaran digital ke ruang ibadah, memudahkan jamaah bersedekah secara non-tunai, transparan, dan tercatat.
BI Sulsel bersama Bank Sulselbar berkomitmen mendampingi masjid-masjid untuk onboarding QRIS hingga literasi keuangan digital bagi pengurus.
Dalam arahannya, Bupati Muh. Yusuf Ritangga menegaskan HLM TP2DD bukan forum seremonial. “Ini forum kerja. Kita harus percepat, perluas, dan paksa ekosistem transaksi non-tunai jalan di semua lini Pemkab. Tujuannya tiga: efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
Tidak ada lagi alasan pendapatan bocor karena uangnya tidak kelihatan. Dengan digital, semua tercatat, semua bisa diaudit,” tegas Yusuf Ritangga.
Ia menargetkan 90% transaksi Pemda Enrekang sudah non-tunai di akhir 2026. Yusuf Ritangga juga menitipkan pesan khusus terkait MASIGAKI. Aplikasi ini diharapkan menjadi tulang punggung optimalisasi PAD.
“Sistem lama banyak manual, rawan manipulasi, lambat. MASIGAKI ini modern, terintegrasi, akuntabel. Saya minta seluruh OPD, camat, lurah, sampai kolektor pajak gunakan. Jangan ada lagi pungutan liar. Kalau ada yang masih minta cash padahal sudah bisa QRIS, laporkan ke saya,” katanya.
Bapenda mencatat potensi peningkatan PAD hingga 30% setelah digitalisasi penuh berjalan. Kolaborasi menjadi kata kunci HLM kali ini. Kepala Perwakilan BI Sulsel menyatakan kesiapan penuh mendampingi Enrekang sebagai kabupaten champion digitalisasi.
Bank Sulselbar menyiapkan infrastruktur EDC, QRIS dinamis, dan CMS untuk seluruh OPD. Sementara Forkopimda sepakat mengawal dari sisi pengawasan.
Kapolres dan Kajari menegaskan akan tindak tegas oknum yang menghambat digitalisasi atau menyalahgunakan sistem.
Dengan sinergi ini, Enrekang optimis masuk 10 besar TP2DD Terbaik Nasional 2026 dan mewujudkan visi “Enrekang Maju, Digital, Melayani”.
Penulis : Rahmat Lamada
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan