Bocah SD Tewas di Kubangan Eks Galian C, PADI sebut PJ Wali Kota Tasik Harus Bertanggungjawab

Tasikmalaya, MNP – Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) kembali angkat bicara terkait kerusakan alam dengan memasang spanduk di beberapa titik di Kota Tasikmalaya.

Diketahui, PADI Intens menyuarakan urusan masalah kerusakan alam agar pemerintah peduli sejak bulan Puasa kamarin.

Iwan menyoroti tragedi meninggalnya anak kecil usia 8 tahun di Kecamatan Bungursari yang mengambang di kolam eks galian C yang dibiarkan.

Padahal, PADI sudah meneriakkan dengan tegas agar pengusaha melakukan penghijauan dan pemerataan lagi bekas galian galian yang sifatnya seperti kolam.

“Makanya kami teriak tetap untuk bicara masalah penghijauan, reboisasi dan reklamasi agar pemerintah dari mulai pusat sampai daerah ini turun tangan,” tegas Iwan, Senin ( 17/07).

Dia menyebut PADI akan terus menyuarakan aspirasi terkait masalah kerusakan alam. Namun, untuk urusan kepedulian dari dewan, PADI masa bodoh.

“Kita tidak berfikir bahwa dewan ini peduli atau tidak atau pada intinya dewan ini sama sekali tidak ada reaksi apa-apa ketika kita bersuara masalah alam rusak,” tegas Iwan.

Adapun terkait dengan banner yang bertuliskan PJ Wali Kota lebih baik pulang, Iwan menjelaskan, jika diketahui sendiri waktu PADI beberapa kali pertemuan dengan warga yang terkena dampak banjir, Cheka Virgowansyah (PJ Walikota, red) ini janji ke masyarakat akan akan turun langsung rutin apakah seminggu sekali sebulan sekali.

“Tapi kan realisasinya tidak ada dan seolah-olah ini dibiarkan mengalir saja bencana alam, makanya ya sudah pulang lagi pulang lagi. PJ ini enggak diperlukan ngapain gitu ada PJ, toh tetap saja yang antisipasi banjir itu adalah warga masyarakat,” cetusnya.

kemudian PJ itu hanya bisa memerintah bagaimana bencana alam ini diantisipasi oleh BPBD ya kalau begitu pemimpin semua juga bisa duduk merintah, duduk merintah ya udah mending pulang aja ke Jakarta ngapain gitu loh.”

Adapun terkait Banner yang di tujukan kepada Presiden Iwan sendiri menyampaikan alasannya.

“Ya, nggak mungkin PJ Walikota tanpa seleksi di Jakarta melalui Mendagri menandatangani berkasnya dikasihkan ke presiden. Kenapa ini ketika PJ tidak bisa bekerja mereka membiarkan ada di kota Tasikmalaya, dia harus tanggung jawab dong,” imbuhnya lagi.

Masyarakat di Tasikmalaya sudah terkena banjir, kemudian ada anak warga yang meninggal usia 8 tahun masih SD.

“Kita tidak bicara persoalan Islam atau tidak Islah, tapi bicara ini bencana kalau dibiarkan terus menerus ini akan bergelombang banjir akan terus menerus,” kata Iwan.

Lantaran itu, PADI menulis di sini (Banner, red) Presiden harus tanggung jawab terhadap kerja PJ Walikota, kemudian Gubernur Jawa Barat, karena pihaknya berkali kali teriak masalah jika Ridwan Kamil harus turun ke Kota Tasikmalaya.

“arena di sini ada Situ Gede, Galunggung, terus ada bencana Bungursari di kota Tasikmalaya yang kehilangan nyawa kemarin, makanya saya ngomong ke Presiden karena Gubernur,” pungkasnya.

Sebagai informasi, titik Banner yang dipasang PADI diantaranya di Simpang Lima, Taman Kota, Pertigaan Rancabango, depan Bale Kota Tasikmalaya serta depan DPRD Kota Tasikmalaya. (Lex)