Tasikmalaya, MNP – Tidak Puas unjuk rasa di Pemkot, peserta aksi yang terdiri dari LSM LAKRI, Senjata, LSI dan Berantas melanjutkan audensi di gedung DPRD kota Tasikmalaya, Kamis (20/07/2023).
Audensi yang diterima Komisi lV, Dirut RSUD Soekardjo, dan kepala Cabang Dinas KCD wilayah XII ini berjalan alot.
Pasalnya, permasalahan yang dibawa ada dua poin yaitu menuntut upah buruh pembangunan Poliklinik RSUD Soekardjo dan permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kota Tasikmalaya tahun 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (Lakri) Rino Lesmana menyebut, keputusan audiens sementara diterima dan rencana permasalahan ini akan dibawa kepihak Pemkot dengan Sekda di hari Senin mendatang.
“Nanti kita rencana dengan eksklusif, legislatif dan Dirut Rumah sakit membahas solusi secara tuntas dan tepat untuk permasalahan hak buruh yang kita advokasi, itu kita akan catat dan ada notulensi. Semua akan kita kejar,” tegasnya.
Disinggung terkait sistem PPDB online yang diakuinya Carut-marut, Lakri mendorong masyarakat yang tereliminir dengan sistem ini apakah tersingkir secara fair atau tidak.
“Mohon yang tereliminir bisa difasilitasi agar anak bisa melanjutkan sekolah dan dikalahkan oleh sistem Zonasi Radius,” ujar Rino.
Sementara, Kepala Cabang Dinas wilayah XII Dedi Suryadin menjelaskan, difinisi kecurangan apa dulu dasarnya terkait titipan anak.
Menurutnya, kalau nitip secara normatif semua orang tua anak ingin diakomodir dan sebagainya dan itu titipan tersebut tidak boleh.
“Karena dinas ada PPID panitia khusus pengaduan, kita mengacu itu dan kalau tidak ada pengaduan dinas tidak bisa menampung aduan tersebut,” paparnya.
“Malah pak Gubernur Jawa Barat merespon, cuman yang sulit itu pembuktian, kalau hanya dengar saya gak berani mengambil sikap tanpa ada data yang akurat,” ujar Dedi.
Menanggapi ini, wakil ketua komisi IV DPRD kota Tasikmalaya Muhammad Zun menanggapi terkait rumah sakit umum yang upahnya belum di bayar atau masih menunggak.
“Nanti hari Senin kita akan koordinasikan dengan pihak PJ walikota, Sekda,” tegasnya.
Dia menerangkan, persoalan kemarin telat pembayarannya karena sedang audit BPK , dan tadi DPRD sudah menanyakan kepada pihak Rumah Sakit bahwa auditnya sudah beres.
“Ya, tinggal atensi pimpinan, sehingga permasalahan ini akan didorong minimal hari Senin sudah ada keputusan,” bebernya.
Terkait dengann PPDB, Muhammad Zun pikir sudah kesimpulan dengan Zonasi dan tadi kepala KCD menjawab akan jadi prioritas calon siswa yang radiusnya dekat dengan sekolah.
Politikus PKB ini mengatakan, kalau tidak masuk ada solusi lain yakni sekolah terbuka (Smater) yang pembukaan dibulan Agustus di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 6 kota Tasikmalaya.
“Mudah mudahan adik adik yang tidak terakomodir bisa melanjutkan di sekolah terbuka,” pungkasnya. (SN)
Tinggalkan Balasan