Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Soroti Pelayanan Publik Dinas Sosial 

Rabu, 17 September 2025 - 18:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tasikmalaya, MNP – Di tengah berbagai permasalahan sosial, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menjadi sorotan pasca dipimpin oleh kepala dinas baru.

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDIP, Kepler Sianturi, menyoroti pelayanan publik, terutama terkait persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial (bansos).

Kepler Sianturi menjelaskan bahwa ada banyak laporan dari masyarakat yang terkejut karena kartu KIS mereka tidak aktif saat hendak berobat di puskesmas.

Setelah mendatangi Dinas Sosial, masyarakat baru mengetahui bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan kembali kartu tersebut.

“Banyak yang kaget ketika kartu KIS-nya diblokir atau tidak aktif. Setelah tahu, mereka datang ke dinas sosial, tapi di sana masyarakat baru tahu ada persyaratan-persyaratan yang harus dibawa,” ujar Kepler di ruang fraksi PDIP pada Rabu (17/09/2025).

Menurut Kepler, kendala ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Sosial. Ia menyarankan agar Dinas Sosial berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat.

“Harusnya dinas sosial bisa mensosialisasikan, jika terjadi kartu KIS tidak aktif, masyarakat bisa mengaktifkan kembali dengan beberapa persyaratan. Jadi masyarakat tidak perlu bolak-balik karena baru tahu persyaratannya,” katanya.

Selain sosialisasi, Kepler juga menekankan pentingnya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial dan pembentukan posko pengaduan.

“Selain evaluasi dan penambahan personel, perlu juga adanya posko pengaduan sosial. Jangan sampai karena masyarakat tidak tahu persyaratan tambahan, malah jadi parah sakitnya karena mengurus persyaratan tanpa ada penanganan medis,” tegasnya.

Kepler mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diatasi, masyarakat akan merasa dipermainkan.

“Jika masih terjadi seolah-olah masyarakat ‘dipimpong’ dalam hal pelayanan, ini kurang tepat dengan visi wali kota yaitu Tasik Melayani,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Wabup Pakpak Bharat Resmikan Dapur Ke-4 SPPG di Kecupak I Kecamatan PGGS
Dukung Pemulihan Pasien, Poltekkes Tasikmalaya Berdayakan Keluarga dan Kader di Kawalu
Bebas Antrean dan Pungli, Bupati Tasikmalaya Luncurkan MPPDN Versi 2
Bimtek Literasi Informasi Bireuen: Memperkuat Peran Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi di Tengah Arus Informasi
Program Magang/KKN Internasional Batch VI Resmi Dilepas, Siap Harumkan Nama Enrekang di Thailand
Kodim 0612/Tasikmalaya Gelar Doa Bersama dalam Rangka HUT ke-80 Kodam III/Siliwangi
Uniga Cetak 41 Apoteker Baru, Angin Segar bagi Sektor Pelayanan Kesehatan
Diduga Bunuh Diri, Pria Tanpa Identitas Meninggal Dunia Terlindas Kereta Api di Garut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:13 WIB

Wabup Pakpak Bharat Resmikan Dapur Ke-4 SPPG di Kecupak I Kecamatan PGGS

Selasa, 19 Mei 2026 - 18:08 WIB

Dukung Pemulihan Pasien, Poltekkes Tasikmalaya Berdayakan Keluarga dan Kader di Kawalu

Selasa, 19 Mei 2026 - 14:42 WIB

Bebas Antrean dan Pungli, Bupati Tasikmalaya Luncurkan MPPDN Versi 2

Selasa, 19 Mei 2026 - 14:18 WIB

Bimtek Literasi Informasi Bireuen: Memperkuat Peran Pustakawan, Guru dan Pegiat Literasi di Tengah Arus Informasi

Selasa, 19 Mei 2026 - 14:04 WIB

Program Magang/KKN Internasional Batch VI Resmi Dilepas, Siap Harumkan Nama Enrekang di Thailand

Berita Terbaru

Berita terbaru

Wabup Pakpak Bharat Resmikan Dapur Ke-4 SPPG di Kecupak I Kecamatan PGGS

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:13 WIB

Berita terbaru

Bebas Antrean dan Pungli, Bupati Tasikmalaya Luncurkan MPPDN Versi 2

Selasa, 19 Mei 2026 - 14:42 WIB