BARITO TIMUR, MNP – Pagi itu, hamparan yang dulu digadang-gadang akan menjadi sawah produktif justru tampak seperti tanah yang ditinggalkan harapan.
Rumput liar tumbuh tak beraturan, semak menutup bekas garapan alat berat, dan tak ada tanda-tanda kehidupan pertanian.
Di sinilah, di sejumlah titik proyek cetak sawah tahun 2016, mimpi tentang ketahanan pangan perlahan berubah menjadi kenyataan yang getir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Awalnya, Desa Runggu Raya di Kecamatan Paku menjadi sorotan. Luasan sekitar 77 hektare yang seharusnya menjadi lumbung pangan baru justru berakhir sebagai lahan terbengkalai.
Namun seiring waktu, suara-suara dari desa lain mulai bermunculan—Luaw Jawuk, Pulau Patai, Haringen, Janah Jari, Jaar, Sumur, Pangkan, Puri hingga Dorong. Ceritanya serupa. Harapannya sama. Dan hasilnya—nyaris tak berbeda.
Apa yang terjadi di Barito Timur bukan lagi sekadar kegagalan proyek. Ini adalah potret tentang bagaimana sebuah kebijakan bisa kehilangan makna ketika bersentuhan dengan realitas di lapangan.
Ketika Tanah Tak Pernah Benar-Benar Dibaca.
Di banyak lokasi, warga sebenarnya sudah lebih dulu memahami sesuatu yang luput dari perencanaan: tanah itu tidak cocok untuk sawah.
Ada yang terlalu keras, ada yang miskin unsur hara, dan yang paling fatal—tidak memiliki sumber air yang memadai.Namun proyek tetap berjalan.
Alat berat datang, lahan dibuka, angka-angka luas dicatat. Di atas kertas, semuanya tampak berhasil. Tapi di lapangan, sejak awal kegagalan itu sudah tertanam.
Di sinilah letak ironi pembangunan: ketika pengetahuan lokal yang seharusnya menjadi dasar justru diabaikan. Tanah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai sistem hidup yang harus dipahami.
Irigasi yang Tak Pernah Mengalir
Tak ada sawah tanpa air. Prinsip sederhana ini justru menjadi titik paling lemah dari proyek ini.
Warga berkisah tentang ketiadaan saluran irigasi yang layak. Tidak ada perencanaan sumber air jangka panjang. Tidak ada jaminan keberlanjutan. Yang ada hanya pembukaan lahan—tanpa memastikan apakah lahan itu bisa “hidup”.
Akibatnya bisa ditebak. Tanah mengering, retak, dan akhirnya ditinggalkan. Sawah tanpa air bukan sekadar gagal—ia adalah kontradiksi yang sejak awal tak mungkin berhasil.
Dari Harapan Kolektif ke Formalitas Administratif.
Program cetak sawah seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan pangan. Tapi dalam praktiknya, ia berubah menjadi proyek administratif.
Keberhasilan diukur dari berapa hektare yang dibuka, bukan dari berapa yang berhasil dipanen. Laporan selesai, target tercapai, dan proyek dianggap tuntas.
Namun di balik angka-angka itu, ada petani yang tak pernah menanam.Ada lahan yang tak pernah menghasilkan. Dan ada harapan yang diam-diam hilang.
Pertanyaan pun muncul, dan sulit untuk dihindari:
Apakah proyek ini benar-benar dirancang untuk petani, atau sekadar untuk memenuhi target birokrasi?
Bayang-bayang yang tak bisa diabaikan
Ketika kegagalan terjadi secara luas dan berpola, publik berhak curiga.
Bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi juga kemungkinan adanya kelalaian serius—bahkan penyimpangan.
Apakah kajian lahan dilakukan dengan benar? Apakah pengawasan berjalan sebagaimana mestinya? Ataukah semua hanya formalitas di atas dokumen?
Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika kegagalan seperti ini dianggap biasa. Ketika tidak ada evaluasi mendalam, tidak ada penelusuran tanggung jawab, dan tidak ada konsekuensi yang jelas—maka kegagalan itu akan menjadi budaya.
Yang Tertinggal di Lapangan
Setelah proyek selesai, yang tersisa bukan hanya lahan kosong. Ada rasa kecewa yang menetap di tengah masyarakat.
Petani yang sempat berharap kini harus kembali ke titik awal. Tanah yang dijanjikan produktif justru menjadi beban. Dan negara, yang seharusnya hadir sebagai solusi, justru terasa jauh.
Dalam banyak kasus, tanggung jawab menguap begitu saja. Proyek berakhir, anggaran habis, laporan diserahkan—dan cerita di lapangan dibiarkan berjalan sendiri.
Memutus Siklus Kegagalan
Jika tidak ada langkah serius, kisah seperti ini akan terus berulang. Di tempat berbeda, dengan pola yang sama.
Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa setengah hati. Dibutuhkan:
1.Audit menyeluruh yang benar-benar transparan
2.Penelusuran tanggung jawab hingga ke akar pelaksanaan
3.Pemulihan lahan berbasis kajian ilmiah, bukan asumsi
4.Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan ulang.
“Tanpa itu, setiap proyek baru hanya akan menjadi pengulangan dari kegagalan lama’.
Skandal yang Nyaris Tak Terdengar
Yang membuat kasus ini berbahaya adalah sifatnya yang senyap. Tidak ada ledakan besar, tidak ada gejolak masif.Hanya lahan-lahan kosong yang perlahan dilupakan.
Padahal dampaknya nyata—bagi petani, bagi ekonomi lokal, dan bagi kepercayaan publik terhadap pembangunan itu sendiri.
Jika dibiarkan, ini akan menjadi skandal sunyi: besar kerugiannya, kecil pertanggungjawabannya.Dan pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah proyek—
tetapi integritas sistem yang seharusnya melayani rakyat, bukan sekadar mencatat angka.
Penulis : Yulius Yartono
Tinggalkan Balasan