LAMPUNG SELATAN, MNP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah kembali menuai sorotan tajam.
Seperti halnya dugaan pengiriman paket nasi goreng berbau basi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidorejo 2, Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung,
Memicu kekhawatiran serius terkait standar keamanan pangan, pengawasan mutu, serta validitas uji kelayakan konsumsi sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi awal diperoleh dari narasumber yang enggan disebutkan namanya yang mengungkapkan bahwa paket MBG berupa nasi goreng yang diterima SDN 05 Sidorejo tercium bau tidak sedap sesaat setelah tiba di sekolah.
Bau tersebut diduga menyerupai aroma nasi basi, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru dan siswa.
Tak hanya terjadi di SDN 05 Sidorejo, dugaan serupa juga disampaikan oleh salah satu wali murid SMPN 01 Sidomulyo.
Ia menyebutkan bahwa paket MBG nasi goreng dari SPPG Sidorejo 2 yang diterima di sekolah tersebut juga mengeluarkan bau yang sama.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah persoalan ini bersifat insidental pada satu titik distribusi, atau merupakan masalah sistemik dalam proses produksi dan distribusi makanan?
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung konsentrasi dan kesehatan mereka selama proses belajar.
Namun, ketika makanan yang dikirim justru terindikasi tidak layak konsumsi, maka esensi program tersebut dipertaruhkan.
Dalam standar keamanan pangan, makanan siap saji seperti nasi goreng memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kontaminasi bakteri jika proses penyimpanan dan distribusi tidak memenuhi standar suhu dan waktu yang tepat.
Keterlambatan distribusi, pengemasan yang tidak memadai, atau penyimpanan dalam suhu ruang terlalu lama dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan.
Pertanyaannya, bagaimana makanan yang diklaim telah melalui uji organoleptik oleh ahli gizi masih bisa tercium bau basi saat tiba di sekolah?
Saat dikonfirmasi, Camat Sidomulyo, Fran, memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban atas dugaan tersebut.
Sikap diam ini justru memperkuat kesan minimnya respons cepat dari unsur pemerintah kecamatan terhadap isu yang menyangkut keselamatan konsumsi anak-anak sekolah.
Berbeda dengan camat, anggota DPRD Lampung Selatan, Agus Sutanto, memberikan tanggapan tegas. Ia menyatakan bahwa dapur MBG harus ditegur.
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya dugaan kelalaian yang tidak bisa dianggap sepele, terlebih program ini menyasar anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.
Kepala Dapur SPPG Sidorejo 2, Putri Ayu Elvina, S.H., M.H., membenarkan adanya laporan nasi berbau basi pada porsi kecil yang dikirim ke SDN 05 Sidorejo.
“Iya pak, betul tadi porsi kecil SD 5 saya konfirmasi ke kepala sekolahnya ada yang berbau basi. Kami sudah konfirmasi untuk kami ganti dengan makanan kering di hari Kamis. Konfirmasi sudah kami lakukan dari pagi sebelum siswa makan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebelum dikirim, makanan telah melalui uji organoleptik oleh ahli gizi. Namun, ia mengakui bahwa setelah sampai di sekolah, sebagian porsi kecil tercium bau basi.
“Untuk nasinya memang benar tercium bau basi ketika sampai ke sekolah. Kami memohon maaf dan sudah menghubungi sekolah-sekolah agar makanan tersebut tidak dimakan dan akan kami ganti.
Kedepan, menu nasi goreng untuk sementara tidak akan kami gunakan. Kami akan menelaah kembali menu yang dimasak. Untuk pengawasan makanan, kami sudah melaksanakan sesuai SOP,” jelasnya.
Uji Organoleptik dan SOP Dipertanyakan. Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan.
Jika uji organoleptik telah dilakukan sebelum distribusi, mengapa perubahan kualitas bisa terjadi dalam waktu singkat? Apakah ada jeda waktu terlalu lama antara proses masak dan pengiriman?
Lalu bagaimana sistem kontrol suhu selama distribusi? Apakah armada pengantar dilengkapi fasilitas penyimpanan panas (hot holding) yang memadai?
Uji organoleptik memang mengandalkan indera penglihatan, penciuman, dan perasa untuk menilai kualitas makanan.
Namun, metode ini bersifat subjektif dan memiliki keterbatasan jika tidak disertai pengendalian suhu dan waktu yang ketat.
Dalam konteks distribusi massal, pengawasan seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap dapur, tetapi juga mencakup rantai distribusi hingga makanan diterima siswa.
Jika benar SOP telah dijalankan, maka perlu audit menyeluruh untuk memastikan apakah SOP tersebut sudah sesuai standar keamanan pangan nasional, atau justru terdapat celah dalam implementasinya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaksana program MBG di Lampung Selatan. Keamanan pangan untuk anak sekolah tidak boleh ditawar. Satu kali kelalaian bisa berdampak pada kesehatan ratusan siswa.
Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, mulai dari proses pengadaan bahan baku, teknik memasak, waktu distribusi, hingga sistem pengawasan lapangan.
Transparansi hasil evaluasi kepada publik juga menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme pengaduan cepat dan responsif. Bungkamnya pejabat di tingkat kecamatan hanya memperbesar ketidakpercayaan publik.
Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif mulia. Namun, tanpa pengawasan ketat dan akuntabilitas yang jelas, program ini berpotensi berubah menjadi sumber masalah baru.
Anak-anak sekolah adalah penerima manfaat utama — dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas di atas segalanya.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan