Kecaman Terus Mengalir, Ketum LSM Berantas Desak Sanksi Tegas Oknum Kepsek Pelaku Kekerasan Jurnalis

Tasikmalaya, MNP – Gelombang kecaman terhadap dugaan kekerasan yang menimpa seorang jurnalis berinisial “A” oleh oknum Kepala Sekolah salah satu SMPN di Kota Tasikmalaya kian deras.

Kali ini, Ketua Umum LSM Berantas, Heri Ferianto, angkat bicara dan mengutuk keras tindakan arogan tersebut yang dinilai telah mencoreng nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pers.

Sebagai aktivis yang vokal, Heri menegaskan bahwa tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pers sekaligus mencederai fungsi sekolah sebagai tempat pembentukan karakter.

Heri Ferianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, oknum pendidik seharusnya memberikan teladan yang baik, bukan justru mempertontonkan tindakan yang tidak terpuji.

“Sangat disayangkan, lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi suri teladan justru mempertontonkan tindakan arogan. Perlu diingat bahwa seorang ASN memiliki kode etik yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugasnya,” tegas Heri, Rabu (24/12/2025).

Ia menambahkan bahwa tindakan oknum tersebut tidak hanya berpotensi melanggar UU Pers, tetapi juga dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LSM Berantas meminta Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Pihaknya menuntut adanya sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban agar insiden serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

“Saya berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi serius. Sanksi tegas harus diberikan agar ada efek jera dan tidak ada lagi oknum ASN yang merasa di atas hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Heri mengingatkan bahwa dunia pers telah menyediakan ruang yang sah jika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Sesuai undang-undang, mekanisme yang benar adalah melalui hak jawab dan hak koreksi.

“Jika merasa dirugikan, ajukan hak jawab kepada media bersangkutan dengan tembusan ke Dewan Pers. Aturan mainnya sudah jelas, sangat tidak dibenarkan menggunakan cara-cara kekerasan dengan alasan apa pun,” jelas Heri.

Pihaknya menutup pernyataan dengan peringatan keras bahwa segala bentuk intimidasi dan penghalangan tugas jurnalistik adalah pelanggaran hukum yang harus diproses secara tuntas di meja hijau.

Penulis : Ist

Editor : Redi Setiawan