Tasikmalaya, MNP – Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan survei awal terhadap sejumlah titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
Survei dilakukan oleh berbagai unsur, mulai dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas PUTR, Dinas Pertanian, hingga Dinas Sosial sebagai koordinator utama, Kamis (11/12/2025).
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Chandra, menjelaskan bahwa kegiatan hari ini bersifat survei lapangan untuk mengumpulkan data teknis secara lengkap sebelum keputusan final ditentukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini lebih kepada survei dari berbagai elemen. Ada BPBD untuk melihat potensi kebencanaan, LH untuk kondisi lingkungan dan ketersediaan air, PUTR untuk akses jalan, dan Dinas Pertanian untuk memastikan tidak berada di lahan sawah abadi yang dilindungi. Dinas Sosial menjadi pimpinan utamanya bersama camat setempat,” ujar Dicky.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota hanya bertugas menyediakan alternatif lahan sesuai kebutuhan, sementara penentuan lokasi pembangunan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat atau provinsi.
Wali kota sudah menggagas hal ini karena banyak masyarakat tidak mampu yang berhak mendapat pendidikan layak.
“Maka kami menerima tawaran dari pusat untuk membangun Sekolah Rakyat. Otomatis kami harus menyediakan lahannya. Tapi kami hanya penerima manfaat—penentuannya nanti tetap pusat atau provinsi,” jelas Dicky.
Saat ini terdapat 4–5 titik lokasi dari 10 kecamatan yang menawarkan, termasuk Tamansari, Kawalu, Bungursari, dan beberapa wilayah lainnya. Semua titik ini sedang dikaji oleh tim Pemkot untuk memastikan kelayakan lahan dari berbagai aspek.
Dicky menambahkan bahwa kebutuhan lahan yang diminta oleh kementerian berkisar 5 hingga 7 hektare. Luasan lebih dari 7 hektare biasanya mencakup fasilitas tambahan seperti lapangan sepak bola. Namun kemampuan anggaran daerah kemungkinan hanya memungkinkan menyediakan lahan sekitar 5 hektare.
“Kita hanya mengecek dan memastikan kemampuan lahan. Mulai dari keamanan bencana, ketersediaan air, sanitasi, akses jalan, hingga kenyamanan. Kita tidak mau sekadar membangun, tapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat tidak mampu,” tegasnya.
Pemkot juga masih menunggu penyelesaian dokumen LDTR terbaru sebagai dasar penetapan lokasi strategis.
“Walaupun LDTR masih berlaku sampai 2030, kami menunggu yang terbaru. Jadi kami belum bisa menentukan mana yang paling cocok. Setelah data survei lengkap, semuanya akan kita rujuk ke pusat dan provinsi,” kata Dicky.
Hasil survei dari BPBD, LH, PUTR, Pertanian, serta Dinas Sosial ini nantinya menjadi acuan utama agar lokasi Sekolah Rakyat benar-benar memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, H.Dadan Azhar Perwakilan CV B3 menyebut, kunjungan Wakil Walikota untuk mengecek/survei lokasi yang akan di jadikan Sekolah Rakyat.
“Seperti yang sudah di sampaikan barusan oleh Dinas Sosial untuk luas 7,6 hektar, mudah mudahan ada kecocokan sehingga bisa terlaksana pembangunan Sekolah Rakyat di Wilayah Bungursari, sesuai harapan warga Bungursari,” harap Dadan.
Penulis : Hendrik
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan