Tasikmalaya, MNP — Pembangunan megah di kawasan wisata Situ Gede, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kini berubah menjadi potret nyata kegagalan program penataan kawasan wisata.
Bangunan baru yang dibangun dengan anggaran besar untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) justru dibiarkan kosong, sementara para pedagang masih nyaman berjualan di bantaran situ.
Ironisnya, menurut informasi yang dihimpun, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebenarnya sudah membuat perjanjian tertulis dengan para pedagang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perjanjian itu, para pedagang berkomitmen akan menempati bangunan baru setelah proyek selesai. Namun, hingga kini sudah tiga bulan berlalu, janji itu tak pernah ditepati.
Bangunan yang dirancang untuk menjadi sentra kuliner dan pusat aktivitas wisata Situ Gede kini justru beralih fungsi sebagian dijadikan gudang dan sisanya dibiarkan kosong tanpa penghuni.
Pintu kios terkunci rapat, area sekitar mulai dipenuhi rumput liar, dan suasana sepi jauh dari semarak yang diharapkan.
“Sudah ada perjanjian resmi antara PSDA dengan para pedagang. Tapi sampai sekarang, mereka tidak menempati tempat itu. Ini jelas wanprestasi,” ungkap Ketua Garuda Pusaka Nusantara (GAPURA), Tatang Sutarman, dengan nada tajam, Senin 11/11/2025.
Tatang menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ia mendesak agar ada langkah tegas untuk menegakkan kesepakatan yang sudah dibuat.
“Kalau sudah ada perjanjian tapi tidak dipatuhi, pemerintah harus bertindak. Relokasi bukan sekadar himbauan, tapi kesepakatan resmi yang harus dijalankan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana proyek dengan anggaran besar ini berubah menjadi bangunan mati akibat lemahnya pengawasan dan ketegasan pemerintah.
“Jangan biarkan uang rakyat terbuang hanya karena segelintir orang tidak mau diatur. Kalau perlu, pedagang yang masih berjualan di pinggir situ ditertibkan. Pemerintah jangan ragu,” ujarnya.
Sumber internal Pemkot Tasikmalaya mengakui, bangunan tersebut merupakan bagian dari program penataan kawasan wisata Situ Gede yang didanai melalui bantuan keuangan provinsi.
Tujuannya jelas menciptakan kawasan wisata tertib, bersih, dan menarik bagi wisatawan. Namun, setelah proyek selesai, justru terjadi tarik-menarik kepentingan antara pedagang lama dan pemerintah.
Para pedagang berdalih lokasi bangunan baru sepi dan kurang strategis, sementara lokasi lama dianggap lebih menguntungkan karena berada di jalur utama pengunjung. Namun alasan itu, menurut Tatang, tidak bisa dijadikan pembenaran.
“Kalau dibiarkan, pedagang lain juga akan ikut melanggar. Padahal relokasi itu untuk kebaikan bersama. Pemerintah sudah sediakan tempat yang layak, tinggal kesadarannya saja,” katanya.
Kini publik menunggu langkah nyata dari Pemkot Tasikmalaya. Apakah bangunan senilai miliaran rupiah itu akan benar-benar difungsikan sesuai peruntukannya, atau kembali menjadi monumen baru dari kebijakan setengah hati?
Satu hal pasti jika pemerintah terus membiarkan, bukan hanya uang rakyat yang terbuang, tapi juga kepercayaan publik yang akan semakin terkikis.
Sebagai bentuk kepedulian, Garuda Pusaka Nusantara (GAPURA) menyatakan siap membuka pendaftaran gratis bagi para pedagang yang membutuhkan tempat usaha apabila bangunan tersebut tetap tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
“Daripada dibiarkan kosong, lebih baik kami fasilitasi pedagang yang sungguh-sungguh ingin berusaha dengan tertib. Silakan daftarkan diri ke Garuda Pusaka Nusantara,” tutup Tatang.
Penulis : SN
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan