Tasikmalaya, MNP – Gedung alas kaki yang dibangun pada tahun 2023 di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, kini menjadi sorotan publik.
Alih-alih menjadi pusat kegiatan industri kecil menengah (IKM) atau sarana pemberdayaan ekonomi warga, bangunan tersebut kini terbengkalai tanpa aktivitas berarti.
Rumput liar mulai tumbuh di sekelilingnya, cat dinding mulai memudar, dan pintu-pintu terlihat tertutup rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk apa gedung ini dibangun, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya?
Sejak awal, proyek pembangunan gedung alas kaki ini digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan potensi kerajinan alas kaki yang memang tumbuh di wilayah Tasikmalaya.
Namun satu tahun berlalu, yang terlihat hanyalah bangunan kosong yang seolah dilupakan. Tak ada aktivitas produksi, tak ada pelatihan, bahkan papan informasi pun tak menjelaskan peruntukan dan siapa pengelolanya.
Publik pun mulai mempertanyakan: apakah proyek ini benar-benar dirancang untuk kepentingan rakyat, ataukah hanya proyek formalitas demi menghabiskan anggaran?
Banyak warga menganggap pembangunan gedung ini sebagai bentuk penghamburan biaya. Dengan anggaran yang diperkirakan menelan ratusan juta rupiah—bahkan bisa mencapai miliaran—hasilnya tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, pemborosan seperti ini menjadi luka tersendiri bagi warga yang berharap ada perubahan dari janji pembangunan.
Terbengkalainya juga menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab, baik dari unsur pemerintah daerah maupun dinas terkait.
Seharusnya sebelum membangun, ada kajian menyeluruh: siapa yang akan mengelola, bagaimana operasionalnya, dan apakah masyarakat siap memanfaatkan fasilitas itu?
Bangunan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan ekonomi lokal kini justru menjadi monumen kemandekan program.
Ironisnya, dalam berbagai laporan tahunan, proyek ini kemungkinan tetap tercatat sebagai “program sukses” karena telah rampung secara fisik.
Opini ini bukan sekadar kritik, tapi juga ajakan untuk evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan yang cenderung seremonial.
Sudah saatnya pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat, meninjau ulang proyek-proyek yang mangkrak, dan memberikan penjelasan yang transparan terkait pengelolaan aset publik.
Gedung alas kaki di Karikil bukan satu-satunya yang terbengkalai—namun jangan sampai menjadi simbol kegagalan kolektif yang terus diulang tanpa koreksi.
Penulis : SN
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan