Plt. Kadis Dalduk dan KB Jeneponto Pimpin Sosialisasi Pendampingan Pemanfaatan GDPK 5 Pilar

Jumat, 27 Juni 2025 - 11:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jeneponto, MNP – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB) Kabupaten Jeneponto menyelenggarakan Sosialisasi Pendampingan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar, yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Jeneponto, Kamis (26/6/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung Plt. Kepala Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Jeneponto, Mustakbirin, SH., MH. serta dihadiri oleh perwakilan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Dr. Irvan Roberto, S.Sos., M.I.Kom. yang juga bertindak sebagai narasumber.

Turut hadir pula unsur perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappelitbangda, serta BPS Kabupaten Jeneponto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam laporan kegiatan yang disampaikan Kabid Pengendalian Penduduk, Taufiq, SE., MAP., ditegaskan Kabupaten Jeneponto telah memiliki dokumen GDPK 5 Pilar sejak tahun 2024.

Kabupaten Jeneponto juga merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang telah menyusun dokumen tersebut sebagai rujukan pembangunan bidang kependudukan.

“Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang telah memiliki dokumen GDPK 5 Pilar sebagai acuan dalam merancang arah kebijakan pembangunan kependudukan secara terintegrasi,” ujar Taufiq.

Dalam sambutannya, Mustakbirin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia menekankan pentingnya integrasi dokumen GDPK dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar pembangunan kependudukan dapat berjalan secara sinergis dan kolaboratif lintas sektor.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, kami menyambut baik inisiatif kegiatan ini. Ini akan memperkaya pemahaman kita dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kependudukan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dr. Irvan Roberto dalam paparannya menjelaskan substansi Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Termasuk capaian dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Jeneponto,” pungkasnya.

Dr. Irvan Roberto menyoroti beberapa temuan penting sebagai bahan evaluasi bersama, di antaranya:

1. Dokumen GDPK Jeneponto belum sepenuhnya menjadi rujukan perencanaan kegiatan pembangunan. Dari 30 indikator yang harus dipenuhi, hanya sebagian kecil yang terealisasi.

2. Total Fertility Rate (TFR) Jeneponto pada tahun 2024 tercatat 2,12, dan terus mengalami tren penurunan. Hal ini memerlukan strategi khusus untuk mempertahankan jendela bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2039.

3. Peningkatan Age Specific Fertility Rate (ASFR) kelompok usia 15–19 tahun, yang mengindikasikan peningkatan pernikahan dini. Hal ini berdampak pada risiko kehamilan tinggi dan potensi stunting.

“Pembangunan Kependudukan 5 Pilar harus menjadi bagian dari indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ini penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan penganggaran lintas sektor,” tegas Irvan Roberto.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong pembangunan kependudukan yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif di Kabupaten Jeneponto.

Loading

Penulis : Mahmud Sewang

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Manfaatkan Potensi Alam, Situ Batu Mongot Digadang Jadi Ikon Wisata Baru di Kota Tasikmalaya
Pantura Pemalang Kembali Telan Korban Jiwa, Rizal Bawazier Desak Polisi Tindak Tegas Truk Sumbu 3
Otonomi Daerah Jangan Jadi Formalitas: Kendaraan Perusahaan, Pajak Kemana Mengalir?
Kawal Proses PK-2 di Mahkamah Agung, Usut Dugaan ‘Kongkalikong’ Mafia Tanah Tol Cisumdawu
Babak Baru Kasus Pelecehan Pedagang Bakso: Kuasa Hukum Hadirkan Saksi Kunci
Tergiur Imbalan, Karyawan Swasta di Garut Kota Nekat Jadi Perantara Narkoba
Pakpak Bharat Menuju Swasembada Energi: Progres PLTA Kombih III Terus Dikawal Ketat
Opini: Dana PBBKB—Uang Rakyat yang Tersesat di Lorong Birokrasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Minggu, 26 April 2026 - 13:51 WIB

Manfaatkan Potensi Alam, Situ Batu Mongot Digadang Jadi Ikon Wisata Baru di Kota Tasikmalaya

Minggu, 26 April 2026 - 10:49 WIB

Pantura Pemalang Kembali Telan Korban Jiwa, Rizal Bawazier Desak Polisi Tindak Tegas Truk Sumbu 3

Minggu, 26 April 2026 - 10:28 WIB

Otonomi Daerah Jangan Jadi Formalitas: Kendaraan Perusahaan, Pajak Kemana Mengalir?

Sabtu, 25 April 2026 - 19:46 WIB

Kawal Proses PK-2 di Mahkamah Agung, Usut Dugaan ‘Kongkalikong’ Mafia Tanah Tol Cisumdawu

Sabtu, 25 April 2026 - 18:53 WIB

Babak Baru Kasus Pelecehan Pedagang Bakso: Kuasa Hukum Hadirkan Saksi Kunci

Berita Terbaru