Tasikmalaya, MNP – LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia sebagai Pendamping Hukum bersama Perwakilan Pensiunan/PNS mendatangi Kantor OJK untuk mengadakan audensi, Jumat (13/09/2024).
Permasalahan yang dibahas terkait 10 tuntutan aksi tindaklanjut keputusan audensi di Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya yang akan merespon dua putusan pengembalian Refond (Pengembalian Asuransi) dan Pemblokiran Tabungan Debitur Bank BJB, BWS, khusus untuk pensiunan.
Tapi kenyataan putusan sewaktu audensi di DPRD kota Tasikmalaya sampai saat ini terombang ambing, hak para Debitur belum terealisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini menjadi acuan sehingga menjadi pertanyakan langsung ke pihak OJK sebagai pengawas Perbankan Nasional.
Acara tersebut dihadiri perwakilan dari pihak BJB dan BWS. Acara dibuka langsung oleh perwakilan OJK Dendi Juandi.
Ketua LBH Kawah Pendekar Galunggung Toni Hartoni mengatakan, audiensi ini tindaklanjut dari aksi Audiens LBH Pendekar Kawah Galunggung di ruang banggar DPRD Kota Tasikmalaya beberapa pekan lalu.
“Lantaran itu, LBH Pendekar Kawah Galunggung Indonesia hadir untuk memfasilitasi dan pendampingan hukum bagi para Pensiunan PNS,” tutur Toni Hartoni.
Toni Hartoni menyebut, yang perlu digaris bawahi untuk progres debitur BJB, WOS terkait hak para pensiunan sempat terdengar angin segar, karena saat di DPRD akan segera direalisasikan dengan kesepakatan bersama Pihak Perbankan BJB dan BWS disaksikan Pihak OJK akan segera memproses tahapan hal tersebut.
“Tapi kenyataannya saat hari ini belum bisa direalisasikan, karena ini kami merasa kurang puas para Pensiunan PNS atas beragam aturan perbankan sampai berubah ubah,” ujarnya.
Menyikapi itu, perwakilan Bank BJB Cabang Kota Tasikmalaya Dodi memaparkan jawaban terkait tuntutan debitur berikut penjelasan dari perwakilan Bank BWS Lefano yang memberikan sample permasalahan Debitur Pensiunan PNS Ibu Yety tentang Refond asuransi.
Karena waktu terbatas, dalam acara sesi tanya jawab antara pihak perbankan, akhirnya belum mencapai pada titik kesimpulan, bahkan kembali menjadi mentah.
LBH Kawah Pendekar Kawah Galunggung Indonesia berharap dan meminta kebijakan kepada Lembaga Pengawas Perbankan (OJK) agar lebih arif menyikapi permasalahan terkait temuan print out rekening koran debitur yang diduga ada pemotongan tidak jelas atas nama dinas dan bendahara gaji khusus untuk gaji di Bank BJB.
“Kami menyimpulkan bahwa pihak Bank BJB telah menyalahi aturan yang telah dibuat. Patut diduga ada unsur Pidana Hukum. Kami tegaskan akan melakukan proses hukum pihak Disdik dan Bank BJB,” pungkasnya.
Penulis : Yudi Hernadi
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan