Barito Timur, MNP – Kepala Desa Matabu, Juni Setiawan menyayangkan lambatnya respon dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.
Dikatakan, sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk memenuhi tuntutan warga yang terdampak aktivitas tambang batubara di wilayah Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk kesekian kalinya dirinya meminta pihak perusahaan maupun Pemerintah daerah agar cepat mengambil sikap untuk menanggulangi keluhan warganya yang sangat membutuhkan air bersih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah daerah terutama Pj Bupati sampai saat ini masih belum memutuskan bagaimana tindak lanjut penyelesaian masalah ini.
Sementara tanggapan dari Ibu Camat, pihaknya hanya memfasilitasi, setelah pertemuan kemarin, pertemuan selanjutnya setelah selesai pemilu.
“Saat ini kita masih berusaha berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan akan tetapi belum ada kepastian kapan actionnya,” kata Juni saat diwawancarai awak media, Senin (5/02/2024).
Untuk diketahui, sungai Tauluh ini sudah disusuri bersama Kades Mangkarap dan Kades Dorong. Dan dampaknya ini sumbernya dari PT. MPL juga PT. SLS. Ini yang kita tuntut kepada PT. SLS kemarin.
“Sementara keruhnya sungai Matabu itu sumbernya dari PT. TEI dan PT. MPL itu alurnya,” ungkap Juni.
Pihaknya juga sudah sampaikan, permintaan kita tidak banyak dan apa yang diminta itu wajar karena ada dasarnya.
“Yang kita utamakan yaitu permintaan pembuatan sumur guna memenuhi kebutuhan air bersih warga. Seperti kita lihat, air kita ini keruh, jauh berbeda dengan air dari alur anak sungai disebelahnya,” kata Juni.
Oleh karena itu, dirinya meminta permasalahan ini jangan sampai di tunda-tunda, cepat selesaikan karena kalau kita lihat kondisi air sungai.
“Mana mungkin warga bisa menggunakan air keruh seperti ini untuk digunakan sebagai air minum, memasak maupun mencuci pakaian,” katanya.
“Secepatnya buat sumur karena air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia,” tambah Juni.
Disamping itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa melakukan normalisasi sungai untuk menghindari pendangkalan sungai akibat sendimen lumpur yang bisa mengakibatkan banjir.
“Kita harap bapak PJ Bupati bisa mendengar keluhan kita untuk yang kesekian kalinya ini.Tindak lanjuti secepatnya, jangan menunggu air surut atau musim kemarau,” pungkasnya.
Ditempat berbeda. Ketua RW 01 desa Matabu Satrianor kepada awak media meminta agar pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang mereka buat dengan secepatnya mencari solusi agar kebutuhan air tersedia.
“Keruhnya air sungai sangat berdampak bagi warga Jadi untuk sementara apa boleh buat kalau tidak ada tindakan dari perusahaan,” ucap Satrianor.
Dirinya juga mengungkapkan, wilayah desa Matabu yang terdampak yakni RT 1, 2, 3, 4, dan 5. Adapun dampak keruhnya air sungai juga dirasakan oleh warga desa Jaar yang menggunakan PDAM, karena sumber air dari ledeng menggunakan air sungai yang sama.
“Walaupun air ledengnya sedikit jernih karena diberi kaporit, namun warga desa Jaar tetap terdampak karena PDAM mengunakan sumber air dari sungai tersebut,” kata Satrianor.
Ditempat yang sama, Ahmad Effendi mengatakan bahwa dirinya meminta pihak yang berwenang segera mencari solusi untuk mengembalikan keadaan air sungai seperti sediakala.
“Dampaknya saat hujan, air sungai akan menjadi keruh dan airnya tidak bisa digunakan. Jadi untuk air minum, memasak maupun mencuci itu airnya diambil dari sumur. Dan ini jadi masalah baru. Karena sumur di sini terbatas, sementara untuk membuat sumur bagi 40 kepala keluarga ( KK).itu tidak ada anggarannya,” ucap Efendi.
Dirinya juga berharap agar segera dicarikan jalan keluarnya agar warga bisa menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
“Harapannya air sungai kembali bersih seperti semula, tapi kalau nggak bisa, tolong carikan solusi yang terbaik atau bikinkan sumur untuk kami karena pencemaran ini berdampak langsung bagi 40 KK sepajang bantaran alur sungai,” pungkasnya.
Penulis : Adi Suseno
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan