Suara Jalanan: Pemerintahan Representasi atau Reputasi di Era Kemerdekaan Indonesia? 

Tasikmalaya, MNP – Di tengah hiruk-pikuk kapita selekta di tanah air, suara jalanan kembali menggema.

Mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil menumpahkan keresahan mereka di jalanan, sebuah ruang yang kerap menjadi “parlemen rakyat” ya gedung DPR dianggap terlalu sunyi untuk mendengar.

Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah pemerintahan dan wakil rakyat kita benar-benar hadir sebagai representasi aspirasi, atau justru hanya sekadar sibuk menjaga reputasi demi citra politik?

Konstitusi Indonesia UUD 1945 BAB I Pasal 1 Ayat (2) menegaskan sekaligus mengamanatkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun ironis dalam praktiknya, banyak kebijakan lahir jauh dari kepentingan publik.

Regulasi strategis kerap dibahas singkat, minum partisipasi publik, bahkan terlihat memihak kepentingan elite politik dan oligarki.

Suara rakyat yang seharusnya menjadi dasar representasi kerap disingkirkan bahkan dikatakan bodoh untuk duduk sejajar dengan wakil rakyat.

Di bulan ini, bulan yang seyogyanya berbahagia menyambut kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 justru menjadi berbanding terbalik.

Besarnya kekecewaan masyarakat terhadap perwakilannya tak terbendungkan. Air mata bergelimangan dan sayup suara jeritan kian masih terdengar.

Kebijakan kebijakan brutal bermunculan bak hembusan angin lewat, sungguh kenestapaan bagi kami kaum jalanan yang tidak di barisan terdepan.

Berbagai ekspresi kaum jalanan mulai bertebaran dengan mengibarkan bendera One Piece yang disandingkan merah putih bukti kekecewaan terhadap kepercayaan yang diberikan.

Di era politik pencitraan, reputasi sering kali menjadi andalan mata uang utama. Alih-alih memperjuangkan substansi, tak jarang para pemimpin lebih fokus menjaga wajah di depan kamera, membangun narasi positif di media sosial, atau sekadar menunjukkan bahwa mereka “bekerja.”

Jalanan yang penuh demonstrasi dipandang bukan sebagai alarm peringatan, tetapi sekadar ancaman terhadap stabilitas citra.

Demonstrasi rakyat yang terus berlangsung merupakan ekspresi kritis bahwa representasi rakyat di parlemen dan pemerintahan mengalami krisis.

Jalanan menjadi ruang alternatif di mana rakyat dapat menuntut hak, menolak ketidakadilan, dan mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya adalah mandat, bukan privilese.

Pilihan ada di tangan pemerintahan dan DPR: apakah mereka ingin dikenang sebagai representasi sejati yang berpihak pada rakyat, atau hanya meninggalkan reputasi semu yang dibangun di atas retorika tanpa aksi nyata?

Penulis : Roby Febrian (Mahasiswa Tasikmalaya)