Rp2,9 Miliar Digelontorkan untuk Percepatan TBC di Tasikmalaya

Pemerintah Dituntut Pastikan Anggaran Berbuah Penemuan Kasus

TASIKMALAYA, MNP — Penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kota Tasikmalaya memasuki babak baru. Pemerintah pusat tidak lagi ingin penanggulangan TBC berhenti pada pola menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami gejala, tetapi mendorong pendekatan aktif dengan mendatangi masyarakat dan menelusuri kontak erat pasien.

Pesan itu mengemuka saat Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya, Selasa (22/9/2026).

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Wamenkes dan Wamendagri meninjau langsung Kelurahan Siaga TBC di Cilembang, Kecamatan Cihideung, kemudian melihat pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soekardjo.

Kehadiran dua kementerian sekaligus menunjukkan bahwa persoalan TBC mulai ditempatkan sebagai isu lintas sektor, bukan semata-mata urusan Dinas Kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp2,9 miliar untuk Kota Tasikmalaya guna memperkuat percepatan penanganan TBC, termasuk program Kelurahan Siaga TBC dan kegiatan skrining aktif. Selain itu, fasilitas kesehatan juga mendapatkan dukungan alat portable X-Ray untuk membantu proses deteksi dini.

Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: seberapa efektif dana tersebut mampu mengubah pola penanganan TBC di lapangan?

Sebab, TBC bukan sekadar persoalan menemukan orang yang sudah sakit. Tantangan utamanya adalah menemukan kasus sedini mungkin, menelusuri orang-orang yang melakukan kontak erat, memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas, sekaligus mencegah penularan baru.

Wamenkes Benjamin menegaskan pemerintah kini mengubah pendekatan penanganan TBC dari reaktif menjadi preventif.

Menurutnya, kontak erat pasien, khususnya yang berada dalam satu rumah, harus diperiksa secara serius. Tenaga kesehatan juga didorong untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat dan mendatangi rumah warga.

Paradigma tersebut sejalan dengan kebijakan nasional. Kementerian Kesehatan sebelumnya menegaskan pentingnya pelacakan terhadap kontak erat pasien TBC secara maksimal sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan dan mengejar target eliminasi TBC pada 2030.

Artinya, keberhasilan program di Kota Tasikmalaya tidak cukup diukur dari berapa banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan atau berapa banyak fasilitas yang diberikan.

Ukuran yang lebih konkret adalah berapa banyak kasus yang berhasil ditemukan lebih awal, berapa kontak erat yang diperiksa, berapa pasien yang mendapatkan pengobatan, dan berapa banyak yang berhasil menyelesaikan pengobatan.

Dalam kunjungannya ke Tasikmalaya, Wamenkes menyebut Jawa Barat telah mencapai capaian penemuan dan pengobatan pasien TBC di atas 93 persen. Namun pada saat yang sama, Jawa Barat masih menjadi wilayah dengan jumlah temuan kasus TBC tertinggi secara nasional, sekitar 231 ribu kasus.

Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian penanganan tidak boleh dibaca secara sederhana. Tingginya angka penemuan dapat menunjukkan semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan, tetapi sekaligus memperlihatkan besarnya beban TBC yang masih harus ditangani.

Karena itu, pekerjaan rumah pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan angka penemuan, melainkan memastikan setiap kasus mendapatkan penanganan dan tidak menjadi sumber penularan baru.

Dukungan Rp2,9 miliar menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peluang karena dukungan tersebut dapat memperkuat skrining, penemuan kasus, pelacakan kontak dan pelayanan TBC.

Tantangan karena masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak.

Pemerintah daerah perlu memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara terukur, transparan dan berbasis hasil. Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung berdasarkan berapa rupiah yang terserap atau berapa kegiatan yang terlaksana, sementara rantai penularan TBC belum berhasil diputus.

Apalagi pemerintah pusat sendiri telah menegaskan bahwa penanggulangan TBC membutuhkan kerja lintas sektor. Kementerian Kesehatan sebelumnya juga meminta pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran dan mengoptimalkan layanan kesehatan primer untuk mempercepat penemuan serta pengobatan pasien.

Dengan demikian, keberadaan Wamenkes dan Wamendagri di Tasikmalaya seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menguji kesiapan pemerintah daerah menjalankan strategi baru tersebut.

Target eliminasi TBC 2030 membutuhkan perubahan cara kerja. Pemerintah tidak cukup menunggu pasien datang ke Puskesmas, Kasus harus dicari, Kontak erat harus ditelusuri, Pasien harus dipastikan mendapatkan pengobatan dan pengobatan harus dikawal hingga tuntas.

Di titik inilah keberadaan alat portable X-Ray, Kelurahan Siaga TBC dan dukungan anggaran Rp2,9 miliar harus benar-benar diterjemahkan menjadi kerja lapangan yang terukur.

Kunjungan Wamenkes dan Wamendagri ke Kota Tasikmalaya menjadi sinyal kuat bahwa persoalan TBC mendapat perhatian serius pemerintah pusat.

Publik tentu menunggu bukti: apakah tambahan dukungan anggaran dan fasilitas tersebut benar-benar mampu membuat kasus TBC lebih cepat ditemukan, lebih cepat diobati, dan lebih efektif dicegah agar tidak menular kembali.

Sebab dalam perang melawan TBC, keberhasilan bukan ditentukan oleh meriahnya pencanangan program, tetapi oleh seberapa banyak rantai penularan yang berhasil diputus dan seberapa banyak masyarakat yang berhasil diselamatkan dari ancaman penyakit tersebut.

Penulis : Alex

Editor : Redi Setiawan