Lampung Selatan, MNP – Proyek rehabilitasi jalan yang menghubungkan Simpang Polsek Sidomulyo dan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan tajam.
Pasalnya, setelah infrastruktur senilai hampir Rp 1,5 Miliar dari APBD TA 2025 tersebut menunjukkan keretakan parah hanya dalam waktu kurang dari sebulan sejak rampung.
Kualitas pekerjaan yang meragukan ini menimbulkan kekecewaan mendalam dari masyarakat dan memicu pertanyaan besar tentang pengawasan Dinas PU-PR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek yang menelan anggaran tepatnya Rp 1.492.828.117,00 ini dilaksanakan oleh PT. Nimbak Baya Karya dengan pengawasan oleh CV. Wahana Pratama Agartha Konsultan.
Kontroversi mencuat karena kondisi kerusakan yang kontras dengan klaim pihak kontraktor pelaksana.
Pada 20 November 2025, perwakilan pelaksana berinisial CD sempat sesumbar di hadapan awak media. “Pekerjaan saya di mana-mana bagus, makanya ini saya dapat lagi,” katanya.
Namun, klaim tersebut kini terasa hampa. Hanya berselang beberapa minggu, jalan yang menjadi bagian dari Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota itu dipenuhi keretakan, mengindikasikan standar mutu yang jauh di bawah harapan.
Warga setempat inisial M, tidak menyembunyikan kekecewaannya. “Sangat kecewa melihat hasil kerja jalannya. Belum ada sebulan kok sudah pada retak-retak. Uang banyak, tapi hasilnya begini,” keluhnya.
Menanggapi kerusakan dini yang terjadi, awak media berupaya meminta klarifikasi lanjutan kepada CD pada 4 Desember 2025 mengenai penyebab keretakan dan rencana perbaikan.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis pada 9 Desember 2025, pihak PT. Nimbak Baya Karya memilih bungkam dan tidak membalas upaya konfirmasi.
Sikap diam kontraktor pelaksana ini semakin memperkuat spekulasi publik mengenai lemahnya akuntabilitas dan komitmen mereka terhadap kualitas proyek yang didanai sepenuhnya oleh uang rakyat.
Kerusakan yang terjadi begitu cepat ini dikhawatirkan akan memperpendek usia layanan jalan secara drastis, berpotensi memicu biaya perbaikan tambal sulam berulang, dan pada akhirnya kembali membebani anggaran daerah.
Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Selatan didesak untuk segera mengambil tindakan tegas. Kontrak pekerjaan tersebut memiliki klausul masa pemeliharaan yang harus dimanfaatkan untuk menuntut perbaikan total dari PT. Nimbak Baya Karya.
Kegagalan proyek ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pengawasan tender dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Penulis : Jun
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan