Jakarta, MNP – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini menghadapi tantangan besar setelah laporan terbaru mengungkapkan adanya pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Dengan minimnya realisasi investasi swasta dan ketergantungan penuh pada APBN, kritik terhadap proyek ambisius ini semakin menguat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengakui bahwa sebagian besar investor hanya melakukan seremoni ground breaking tanpa tindak lanjut pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, di internal pemerintahan, muncul ketegangan setelah Kementerian Keuangan disebut-sebut menahan anggaran proyek akibat rendahnya serapan dana dan ketidakpastian kelanjutan pembangunan.
Di tengah situasi ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur IKN kini berada dalam kondisi terjepit. Tanpa aliran dana yang lancar, kementerian ini kesulitan menyelesaikan proyek yang telah dicanangkan.
Arip Muztabasani: Pemerintah Harus Jujur, Jangan Manipulasi Kebijakan!
Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU), Arip Muztabasani, melontarkan kritik keras terhadap proyek ini. Menurutnya, pembangunan IKN bukan lagi proyek strategis nasional, melainkan hanya ambisi politik yang dipaksakan tanpa kajian ekonomi yang matang.
“Dari awal kami sudah menduga bahwa proyek ini tidak akan berjalan sesuai harapan. Pemerintah seharusnya transparan kepada rakyat dan berani mengakui bahwa proyek ini bermasalah. Jangan terus memanipulasi kebijakan hanya untuk menyelamatkan citra politik,” tegas Arip.
BEM PTNU juga menuding proyek ini sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Kami melihat banyak sektor penting yang justru dikorbankan demi proyek ini. Pendidikan masih carut-marut, akses kesehatan masih buruk di banyak daerah, tetapi pemerintah tetap memaksakan proyek yang tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian proyek IKN, Kementerian PUPR menjadi pihak yang paling terdampak. Dengan anggaran yang diblokir, proyek-proyek infrastruktur utama IKN, seperti jalan, jembatan, dan perumahan ASN, terancam mangkrak.
Seorang sumber internal Kementerian PUPR yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa beberapa proyek telah tertunda berbulan-bulan akibat tersendatnya dana.
“Kami berada dalam situasi yang sulit. Jika anggaran tidak segera dicairkan, maka proyek ini benar-benar akan berhenti di tengah jalan,” katanya.
Lebih lanjut, Arip Muztabasani juga menyoroti bagaimana Kementerian PUPR seolah menjadi kambing hitam atas lambatnya pembangunan.
“Ketika proyek berjalan baik, pujian diberikan ke elite politik. Tetapi ketika proyek gagal, PUPR yang disalahkan. Ini ketidakadilan yang nyata,” tegasnya.
Investor Tak Kunjung Datang, APBN Terus Terkuras
Sejak awal, pemerintah berjanji bahwa pembangunan IKN akan didanai sebagian besar oleh investasi swasta. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Hingga akhir 2024, pemerintah telah menggelontorkan Rp86 triliun dari APBN, sementara investasi swasta yang benar-benar terealisasi masih jauh dari target.
Banyak investor disebut ragu untuk berkomitmen penuh karena ketidakpastian politik dan ekonomi di Indonesia. Pergantian pemerintahan yang semakin dekat juga membuat beberapa investor menunda keputusan mereka untuk berinvestasi di IKN.
BEM PTNU menilai bahwa ketidakpastian ini justru semakin memperburuk kondisi ekonomi negara.
“Pemerintah tidak boleh terus-menerus menjadikan APBN sebagai solusi atas kegagalan menarik investor. Ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi soal tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tegas Arip.
“Jika pemerintah terus memaksakan proyek ini tanpa solusi yang konkret, maka IKN hanya akan menjadi simbol kebangkrutan kebijakan dan monumen kegagalan pemerintahan,” pungkas Arip.
Pemerintah sendiri hingga saat ini masih berupaya mencari solusi untuk mempercepat realisasi proyek. Namun, dengan semakin banyaknya kendala yang muncul, keputusan besar harus segera diambil.
Ya, melanjutkan dengan segala risikonya, atau berani mengakui bahwa proyek ini harus dihentikan demi kepentingan yang lebih besar.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
