Tasikmalaya, MNP – Kekecewaan mendalam mewarnai Aksi Damai yang digelar Forum Komunikasi Pimpinan Ormas Tasikmalaya (FKPOT) setelah Walikota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, tidak hadir untuk menemui massa aksi yang berkumpul di depan Balai Kota Tasikmalaya, Rabu (28/05/2025).
Aksi yang melibatkan gabungan Ormas, LSM, komunitas budaya, dan paguyuban Sunda tersebut mengangkat tuntutan terhadap kinerja Walikota dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
Tak hanya menyampaikan aspirasi, massa juga menggelar atraksi budaya sebagai bentuk cinta terhadap kota dan harapan kepada pemimpinnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kedatangan kami seluruh Ormas, LSM, paguyuban, dan komunitas budaya bukan lain adalah bentuk kanyaah (kasih sayang) kepada Wali Kota. Sebab kalau dibiarkan saja, kapan beliau akan bekerja?,” tegas Dede Sukmajaya.
Sayangnya, alih-alih mendapatkan ruang dialog, massa justru dilarang memasuki kawasan Balai Kota. Hal ini membuat para peserta aksi beralih ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyuarakan aspirasi mereka di sana.
Dede menilai sikap tertutup Wali Kota Tasikmalaya terhadap kritik publik menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan keterbukaan informasi.
“Wali Kota jangan alergi terhadap masyarakat. Ini era keterbukaan, era demokrasi. Seharusnya beliau tampil di hadapan publik, menjawab isu-isu yang berkembang. Diamnya Wali Kota bisa menjadi blunder dan memperburuk citra kepemimpinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede mempertanyakan sikap Viman yang dianggap pasif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang mencuat di tengah masyarakat.
“Wali Kota ini tersandera oleh apa? Atau memang tidak berani tampil? Kami justru mendukung dan mencintai beliau sebagai pemimpin terpilih. Tapi saat ini, waktunya bukan berlari, tapi beraksi!,” katanya.
Ia juga menyinggung keberanian tokoh lain seperti Dedi Mulyadi yang berani mengambil diskresi untuk kepentingan masyarakat, meski di luar aturan baku.
“Pak Viman tidak harus meniru Pak Dedi Mulyadi sepenuhnya, tapi lakukan diskresi jika itu bermanfaat untuk rakyat. Sepanjang tidak melanggar hukum, lakukan! Ini demi Kota Tasikmalaya,” pinta Dede.
Menutup pernyataannya, Dede memberi peringatan bahwa sikap bungkam pemerintah bisa berujung pada desakan publik kepada DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi kinerja kepala daerah.
“Kalau terus begini, bisa jadi masyarakat mendorong DPRD membuat pansus. Dewan punya hak itu. Maka dari itu, kami ingatkan, tampil dan bekerja!” pungkasnya.
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan