MEDAN, MNP – Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategis mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kombih III di Kecamatan Sitellu Tali Urang (STTU) Jehe.
Rapat yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) ini digelar di Aula Cipta Kerta, Kantor Kejatisu, Medan, dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum.
Dalam arahannya, Kajatisu Dr. Harli Siregar menekankan bahwa kekurangan energi merupakan tantangan nasional yang mendasar, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Oleh karena itu, komitmen PT PLN dalam membangun infrastruktur energi harus didukung penuh oleh semua pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya berharap seluruh masyarakat adat Pakpak Bharat dan Forkopimda dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat serta BUMN. Keberhasilan pembangunan ini akan menjadi legacy (warisan) yang baik untuk generasi mendatang,” ujar Kajatisu.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh adat dari Sulang Silima Marga Berutu dan Marga Angkat, menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam proses administrasi proyek strategis ini.
PLTA Kombih III diproyeksikan memiliki kapasitas besar mencapai 45 Megawatt (MW). Bupati Franc Bernhard Tumanggor berharap segala kendala administrasi, termasuk pembebasan lahan, dapat segera tuntas agar proses konstruksi bisa dimulai.
“Harapan kita investor bisa segera masuk dan kebutuhan energi listrik terpenuhi. Dengan adanya rakor yang difasilitasi Kejatisu ini, mudah-mudahan dapat menghapus keragu-raguan di tengah masyarakat, khususnya para pemilik lahan yang terdampak,” jelas Bupati Franc.
Pembangunan pembangkit listrik di hilir sungai Lae Kombih ini tidak hanya krusial bagi Kabupaten Pakpak Bharat, tetapi juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasokan energi listrik di Provinsi Sumatera Utara hingga Provinsi Aceh.
Hadir mendampingi Bupati dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM, beserta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejatisu, Nur Handayani, SH, MH.
Penulis : Benny Solin
Editor : Redi Setiawan
Tinggalkan Balasan