Miris, Dapur MBG Sidorejo Belum Kantongi SLHS, Siswa SD Terlanjur Terima Nasi Goreng Basi

Jumat, 13 Februari 2026 - 09:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG SELATAN, MNP – Kasus dugaan nasi goreng berbau basi yang diterima siswa sekolah dasar dari dapur SPPG Sidorejo 2 desa Sidorejo kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tak lagi sekadar insiden teknis.

Peristiwa ini membuka pertanyaan serius tentang lemahnya sistem pengawasan sejak awal operasional dapur penyedia makanan program MBG di wilayah tersebut.

Dinas Kesehatan Lampung Selatan dalam keterangan resmi kepada awak media menyatakan bahwa hingga saat ini pengelola dapur SPPG Sidorejo 2 belum pernah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Bagaimana dapur yang belum mengajukan standar dasar higiene sanitasi dapat lebih dulu beroperasi dan mendistribusikan makanan kepada siswa?

Padahal, SLHS bukan sekadar dokumen administratif. Sertifikat ini merupakan instrumen utama dalam menjamin kelayakan fasilitas produksi, sanitasi lingkungan, prosedur pengolahan, penyimpanan pada suhu aman, hingga sistem distribusi pangan.

Dalam prinsip keamanan pangan, pengawasan bersifat preventif—memastikan kelayakan sebelum operasional berjalan, bukan melakukan evaluasi setelah muncul persoalan.

Ironisnya, Inspeksi Kesehatan Lingkungan terakhir disebut dilakukan melalui Puskesmas pada 12 Februari 2026, dan hasil catatan pemeriksaan telah disampaikan kepada pengelola.

Namun publik mempertanyakan efektivitas pengawasan tersebut. Jika dapur diketahui belum mengajukan SLHS tetapi tetap beroperasi, di mana letak fungsi kontrolnya?

Apakah tidak ada rekomendasi penghentian sementara? Ataukah pengawasan hanya sebatas penyampaian catatan tanpa tindakan korektif yang tegas?

Di sisi lain, Dinas Kesehatan menyebut pengawasan operasional berada di bawah kewenangan Satgas MBG tingkat kecamatan dan kabupaten.

Satgas disebut telah turun ke lokasi menyusul informasi makanan yang diduga tidak layak konsumsi. Namun hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil temuan, langkah korektif yang dilakukan, maupun evaluasi menyeluruh pascakejadian.

Ketiadaan transparansi ini menimbulkan kesan pengawasan berjalan tanpa akuntabilitas yang jelas.

Pembagian kewenangan antara Dinas Kesehatan dan Satgas MBG justru memunculkan kebingungan baru.

Siapa yang memastikan dapur benar-benar layak sebelum operasional? Siapa yang berwenang menghentikan distribusi jika standar belum terpenuhi? Jika tanggung jawab terfragmentasi, maka risiko di lapangan menjadi tidak terkendali.

“Kalau standar kesehatannya saja belum diajukan, kenapa sudah boleh produksi untuk anak-anak sekolah? Ini bukan sekadar program, ini soal keselamatan,” ujar salah satu wali murid, Jumat (13/02).

Pihak sekolah sebelumnya membenarkan adanya laporan aroma tidak sedap pada sebagian porsi sebelum dikonsumsi siswa dan langsung berkoordinasi dengan pihak dapur.

Saat dikonfirmasi, Agus, anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN di Kecamatan Sidomulyo, menyatakan singkat, “Dapur MBG-nya harus ditegur.”

Pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan pengawasan sistemik.

Mengingat pembentukan Satgas MBG merujuk pada kebijakan pemerintah daerah melalui surat edaran Bupati, yang dalam prosesnya juga mendapat dorongan unsur pimpinan legislatif tingkat provinsi, maka tanggung jawab pengawasan tidak dapat dilepaskan dari peran politik DPRD.

Fungsi pengawasan tidak hanya berada di ranah eksekutif, tetapi juga menjadi kewajiban legislatif untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai standar keamanan.

Jika Satgas MBG menjadi ujung tombak pengawasan di lapangan, maka publik berhak mengetahui apa hasil pengawasannya dan tindakan apa yang sudah diambil.

Tanpa kejelasan itu, kepercayaan masyarakat terhadap program penyediaan makanan siswa akan terus tergerus.

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi sistem keamanan pangan daerah. Program yang menyasar anak sekolah seharusnya berdiri di atas standar tertinggi kehati-hatian.

Keamanan pangan bukan ruang kompromi administratif, melainkan kewajiban yang harus dijalankan secara nyata, ketat, dan transparan.

Loading

Penulis : Jun

Editor : Redi Setiawan

Berita Terkait

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal
Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg
147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot
Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi
SMK Krija Bhakti Utama Berduka, Sosok Guru Teladan “Kang Dena” Berpulang
Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat
Aksi Heroik Damkar Pemalang, Nekat Turun ke Dasar Sumur Demi Evakuasi Seekor Kucing
Puncak HKN ke-62, Bupati Tasikmalaya Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:43 WIB

Baru Satu Tempat Hiburan Berizin, Anang Sapaat Desak Pemkot Tasik Hentikan Operasional Usaha Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 15:43 WIB

Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kelurahan Cilembang Berjalan Lancar, 2.557 KPM Terima 30 Kg

Senin, 16 November 2026 - 10:39 WIB

147 Kasus HIV/AIDS Jadi Alarm Kota Santri, KAMMI Desak Wali Kota Tasikmalaya Segera Terbitkan Perwalkot

Senin, 16 November 2026 - 08:49 WIB

Asyik Nyabu di Kawasan Mall Pelayanan Publik Kalianda, Tiga Pria Dicokok Polisi

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Sah Secara Aklamasi, Berman Tumangger Pimpin APPSI Kabupaten Pakpak Bharat

Berita Terbaru

Barito Timur

Wakil Ketua DPRD Bartim Eskop Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat 

Senin, 16 Nov 2026 - 11:36 WIB