TASIKMALAYA, MNP – Persoalan kepatuhan perizinan sejumlah tempat hiburan karaoke di Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan serius.
Pasalnya, meski telah diberikan tenggang waktu kurang lebih dua bulan sejak audiensi sebelumnya pada Juli 2026, hasil evaluasi tim teknis menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum juga menuntaskan kewajiban perizinannya.
Fakta tersebut terungkap dalam audiensi ketiga Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya bersama DPRD dan jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pariwisata, serta instansi terkait lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapaat, seusai audiensi menegaskan bahwa persoalan perizinan tempat hiburan tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian tindakan dari pemerintah daerah.
Berdasarkan pemaparan tim teknis dalam audiensi tersebut, dari sembilan tempat hiburan yang sedang dalam pembinaan, baru satu tempat usaha, yakni Kings Family Karaoke, yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan perizinan.
Sementara delapan lainnya masih belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis. Bahkan, terdapat tiga perusahaan yang disebut belum mengajukan proses perizinan sama sekali, kendati telah menjalankan aktivitas usaha selama kurang lebih satu hingga dua tahun.
Menurut Anang Sapaat, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perizinan sudah diberikan dalam rentang waktu yang cukup.
Namun, hasil evaluasi memperlihatkan masih adanya pelaku usaha yang belum menunjukkan kepatuhan sebagaimana diharapkan.
“Sudah diberikan waktu kurang lebih dua bulan sejak audiensi sebelumnya untuk menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan. Tetapi setelah dilakukan evaluasi bersama tim teknis dan OPD terkait, ternyata dari sembilan tempat hiburan yang dibina, baru satu yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Ini tentu harus menjadi perhatian serius,” tegas Anang.
Ia menekankan, pemerintah daerah tidak boleh hanya berhenti pada pembinaan dan teguran administratif apabila pelaku usaha tidak menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban hukumnya.
Menurutnya, penegakan aturan harus memiliki kepastian dan konsekuensi. Jangan sampai pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan tetap leluasa menjalankan aktivitas komersial, sementara kewajiban yang seharusnya dipenuhi justru terus diabaikan.
“Prinsipnya, kami meminta pemerintah daerah melalui Wali Kota dan seluruh OPD teknis agar mengambil langkah tegas. Tempat hiburan yang belum memiliki kelengkapan perizinan harus dipertimbangkan untuk dihentikan sementara aktivitas operasionalnya sampai seluruh persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Anang juga menjelaskan bahwa dalam pembahasan audiensi terungkap tahapan teguran administratif, termasuk Surat Peringatan (SP) pertama, telah diterbitkan.
Karena itu, ia meminta tim teknis kembali mendalami regulasi dan mekanisme penegakan sanksi, termasuk tahapan berikutnya, agar tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Baginya, penegakan perizinan bukan berarti menghambat investasi ataupun aktivitas dunia usaha. Namun, seluruh pelaku usaha harus ditempatkan pada posisi yang sama di hadapan aturan.
Tidak boleh ada perlakuan berbeda antara pengusaha yang telah memenuhi kewajiban perizinan dengan mereka yang belum menuntaskannya.
Sebagai tindak lanjut audiensi, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menyusun rekomendasi kepada Wali Kota Tasikmalaya beserta jajaran OPD teknis agar tuntutan penegakan aturan tersebut memperoleh tindak lanjut konkret.
Rekomendasi tersebut ditargetkan mulai disusun pada keesokan harinya untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Ketua DPRD.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah agar tidak sekadar melakukan pendataan, pembinaan, dan pemberian teguran, tetapi juga memastikan adanya kepastian tindakan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan.
Sementara itu, Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya dalam audiensi tersebut menaruh perhatian pada masih beroperasinya sejumlah tempat hiburan yang belum mengantongi kelengkapan izin.
Mahasiswa meminta agar pemerintah tidak terus memberikan tenggang waktu tanpa batas, terlebih kesempatan penyelesaian administrasi telah diberikan sebelumnya.
Persoalan ini kini bukan semata-mata menyangkut kelengkapan dokumen usaha, melainkan juga menyangkut konsistensi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan regulasi.
Publik tentu menunggu apakah rekomendasi hasil audiensi tersebut akan berujung pada tindakan nyata atau kembali menjadi catatan administratif tanpa penyelesaian.
Sebab, kepatuhan terhadap perizinan merupakan kewajiban, bukan pilihan. Pemerintah harus memastikan aturan berlaku bagi semua pelaku usaha tanpa pengecualian, dengan tetap mengedepankan prosedur, kepastian hukum, dan prinsip keadilan.
![]()
Penulis : Alex
Editor : Redi Setiawan









Tinggalkan Balasan